Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen secara nasional, terhitung mulai Rabu, 22 Oktober 2025.
Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta.
Kebijakan penurunan harga pupuk ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mendorong produksi pangan nasional, khususnya beras, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.Baca Juga:
"Hari ini diumumkan, atas arahan Bapak Presiden. Tolong, hari Rabu diumumkan harga pupuk turun 20 persen, berlaku mulai hari ini. Ini adalah berita gembira bagi petani. Belum pernah terjadi sepanjang sejarah," ujar Amran dalam konferensi persnya.
Amran merinci, penurunan harga mencakup dua jenis pupuk utama yang banyak digunakan petani:
- Pupuk urea: Turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, atau dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak.
- Pupuk NPK: Turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak.
Penurunan harga ini, kata Amran, merupakan hasil dari efisiensi anggaran pemerintah tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menyebut kebijakan ini sebagai "gagasan besar Presiden Prabowo" dan hasil dari revitalisasi serta perbaikan tata kelola distribusi pupuk.
Menteri Amran meyakini, dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, produksi pertanian akan meningkat, biaya produksi petani dapat ditekan, dan pada akhirnya nilai tukar petani (NTP) akan membaik.
"Produksi akan naik, NTP naik, biaya produksi turun. Otomatis petani kita akan lebih sejahtera," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengawasi ketat pelaksanaan di lapangan, memastikan kebijakan ini benar-benar dirasakan petani.
"Kami akan tindak tegas kios dan pedagang pupuk nakal. Kalau terbukti menjual di atas harga, izinnya akan dicabut dan akan diproses hukum," tegas Amran.
Lebih lanjut, Amran mengungkapkan bahwa sebanyak 160 juta petani di Indonesia telah menantikan kebijakan ini.
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN