Ketergantungan Impor Biji Kakao Indonesia Meningkat, Pemerintah Siapkan Replanting 248.500 Hektare

JAKARTA – Ketergantungan Indonesia terhadap impor biji kakao terus meningkat seiring menurunnya produktivitas nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirujuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), impor biji kakao pada 2024 mencapai 157.000 ton, dengan tren peningkatan selama lima tahun terakhir.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti, mengatakan bahwa penurunan produksi dalam negeri menyebabkan industri kakao kekurangan bahan baku.

Baca Juga:

• Gubernur Koster Dukung Pembangunan Rice Milling Unit di Tabanan untuk Perkuat Ketahanan Pangan Bali

"Penurunan produksi ini mengakibatkan Indonesia harus impor biji kakao untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri grinding di dalam negeri," ujar Widiastuti, Jumat (24/10/2025).

Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya Kementerian Pertanian (Kementan), Yakub Ginting, menjelaskan bahwa sebagian besar biji kakao yang diimpor Indonesia merupakan kakao fermentasi dengan mutu tinggi yang dibutuhkan oleh industri pengolahan.

"Dalam lima tahun terakhir, impor kita selalu meningkat. Bahkan pada 2023, jumlah impor sedikit lebih banyak dibandingkan ekspor," ujarnya.

Yakub menilai kondisi ini dipicu oleh rendahnya mutu kakao nasional dan lemahnya dukungan harga terhadap kakao fermentasi di tingkat petani.

"Sejak 2014 sudah ada aturan soal mutu biji kakao terfermentasi, tapi implementasinya tidak berjalan baik karena harga kakao fermentasi tidak dihargai layak oleh pedagang," katanya.

Menurut Yakub, petani menghadapi dilema antara melakukan fermentasi yang memakan waktu 5–6 hari atau menjual biji kakao non-fermentasi dengan harga lebih cepat meski lebih rendah.

"Kakao fermentasi sering dianggap petani tidak siap, padahal masalahnya karena tidak didukung oleh semua stakeholder," tegasnya.

Menanggapi penurunan produksi tersebut, pemerintah menyiapkan langkah konkret untuk mengembalikan produktivitas kakao nasional.

Melalui Kementerian Pertanian, program peremajaan tanaman kakao (replanting) akan digulirkan secara besar-besaran dengan pendanaan dari APBN dan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

"Kami merespons penurunan produksi dengan program peningkatan produksi dan produktivitas, baik melalui peremajaan maupun perluasan lahan," ujar Yakub Ginting dalam acara Peringatan Hari Kakao Nasional 2025 di Jakarta.

Dari anggaran reguler, Kementan menyiapkan dana untuk peremajaan 3.800 hektare dan perluasan 650 hektare, dengan total 4.450 hektare pada tahap awal.

Sementara itu, dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT), pemerintah mengalokasikan dana tambahan untuk 4.266 hektare pada 2025.

Yakub menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan hilirisasi kakao nasional yang menjadi prioritas pemerintah.

Pada 2026, pemerintah menargetkan replanting sebesar 175.500 hektare, dan pada 2027 seluas 68.734 hektare.

"Jika dibandingkan dengan total 290 ribu hektare tanaman kakao rusak, maka melalui program hilirisasi ini sekitar 248.500 hektare sudah akan diremajakan hingga 2027," ungkap Yakub.

Kementan juga tengah menyiapkan aturan turunan bersama Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat penyaluran dana BPDP sebagai sumber pembiayaan tambahan.

"Menkumham sudah menyatakan setuju dengan draft aturan yang kami ajukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera terbit," ujarnya.

Dengan dua sumber pendanaan, APBN dan BPDP, pemerintah menargetkan seluruh area tanaman kakao rusak seluas 290 ribu hektare dapat diremajakan sepenuhnya hingga 2027.

"Harapannya, Indonesia tidak lagi bergantung pada impor biji kakao dan dapat memperkuat posisi sebagai produsen kakao utama dunia," tutup Yakub.*

(lp/a008)

Gubernur Koster Dukung Pembangunan Rice Milling Unit di Tabanan untuk Perkuat Ketahanan Pangan Bali

Mentan Andi Amran Sulaiman: 27.000 Milenial Kini Pilih Jadi Petani dengan Pendapatan Rp15–20 Juta

Menkeu Purbaya: Impor Pakaian Bekas Rugikan Negara, Kini Pelakunya Akan Disanksi Ganda

Resmi! Presiden Prabowo Turunkan Harga Pupuk 20% Secara Nasional

Zulhas Pastikan Indonesia Swasembada Garam 2027, Impor Semua Jenis Dihentikan

Purbaya Yudhi Sadewa Janji Lindungi Industri Tekstil dari Impor Ilegal