Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
"Kami merespons penurunan produksi dengan program peningkatan produksi dan produktivitas, baik melalui peremajaan maupun perluasan lahan," ujar Yakub Ginting dalam acara Peringatan Hari Kakao Nasional 2025 di Jakarta.
Dari anggaran reguler, Kementan menyiapkan dana untuk peremajaan 3.800 hektare dan perluasan 650 hektare, dengan total 4.450 hektare pada tahap awal.
Sementara itu, dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT), pemerintah mengalokasikan dana tambahan untuk 4.266 hektare pada 2025.
Yakub menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan hilirisasi kakao nasional yang menjadi prioritas pemerintah.
Pada 2026, pemerintah menargetkan replanting sebesar 175.500 hektare, dan pada 2027 seluas 68.734 hektare.
"Jika dibandingkan dengan total 290 ribu hektare tanaman kakao rusak, maka melalui program hilirisasi ini sekitar 248.500 hektare sudah akan diremajakan hingga 2027," ungkap Yakub.
Kementan juga tengah menyiapkan aturan turunan bersama Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat penyaluran dana BPDP sebagai sumber pembiayaan tambahan.
"Menkumham sudah menyatakan setuju dengan draft aturan yang kami ajukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera terbit," ujarnya.
Dengan dua sumber pendanaan, APBN dan BPDP, pemerintah menargetkan seluruh area tanaman kakao rusak seluas 290 ribu hektare dapat diremajakan sepenuhnya hingga 2027.
"Harapannya, Indonesia tidak lagi bergantung pada impor biji kakao dan dapat memperkuat posisi sebagai produsen kakao utama dunia," tutup Yakub.*
(lp/a008)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN