Terpukau Danau Toba, Pelari 34 Negara Bilang “Ini Surga” di Trail of The Kings UTMB 2026
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi meluncurkan layanan pengaduan publik bertajuk "Lapor Pak Amran", sebuah inisiatif untuk menampung laporan masyarakat terkait praktik mafia, korupsi, dan penyelewengan di sektor pertanian.
Peluncuran layanan ini menegaskan komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memberantas kecurangan yang merugikan petani dan negara, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh lini sektor pertanian.
"Kami pegang langsung ini 'Lapor Pak Amran', 'Lapor Pak Mentan Amran'. Ini nomor saya yang pegang langsung dan semua laporan akan kami tindaklanjuti tanpa perantara," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).Baca Juga:
Langsung Ditangani Mentan
Amran menegaskan, seluruh laporan yang masuk akan diterima secara langsung olehnya dan diproses oleh tim Kementan tanpa melalui jalur birokrasi berbelit. Layanan ini dapat diakses masyarakat melalui nomor WhatsApp resmi 0823-1110-9690.
Ia memastikan kerahasiaan identitas pelapor menjadi prioritas utama. Nama atau data pribadi pelapor tidak akan ditampilkan di media maupun di ruang publik.
"Kelompok petani seluruh Indonesia silakan laporkan. Kerahasiaan Bapak Ibu kami jaga. Pelapor kami jamin aman, tidak akan kami tampilkan di media atau tempat mana pun," tegasnya.
Laporkan Segala Bentuk Penyimpangan
Layanan "Lapor Pak Amran" tidak hanya difokuskan pada pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, tetapi juga mencakup berbagai dugaan pelanggaran lain di sektor pertanian, seperti:
jual beli alat dan mesin pertanian,
penyalahgunaan traktor bantuan, serta
peredaran pupuk palsu atau produk pertanian ilegal.
Setiap laporan yang diterima akan diverifikasi dan dikroscek di lapangan oleh tim Kementan. Jika laporan belum lengkap, misalnya tidak mencantumkan nama kios atau pelaku, Kementan akan melakukan pengecekan tambahan sebelum mengambil tindakan hukum.
Ajak Petani Jadi "Mata dan Telinga" Pemerintah
Amran mengajak masyarakat, khususnya kelompok tani, untuk berani melapor apabila menemukan praktik kecurangan yang merugikan petani.
"Saatnya kita berantas mafia, korupsi, dan seluruh tindakan yang merugikan sektor pertanian," ujarnya.
Melalui program "Lapor Pak Amran", Kementan berharap masyarakat dapat menjadi mitra aktif pemerintah dalam menjaga keadilan dan menegakkan integritas di sektor pertanian nasional.*
(km/a008)
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) ter
EKONOMI
SEMARANG Perjalanan hidup seseorang terkadang tidak hanya ditentukan oleh satu profesi atau satu bidang yang ditekuni. Hal itu tergambar
SOSOK
JAKARTA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dewan Perwak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal S.E., M.AP., menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Himpunan Keluarga Besar Masyarakat Kabup
PEMERINTAHAN