APDESU Desak Kejari Usut Dugaan Penyimpangan Dana BOS SDN 01 Labuhan Ruku
BATU BARA Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) Kabupaten Batu Bara menggelar aksi unjuk rasa di depan
PERISTIWA
BONDOWOSO — Pemerintah menegaskan bahwa setiap Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) tidak boleh menolak produk UMKM maupun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang dibawa oleh petani, peternak, dan nelayan kecil.
Sebaliknya, mereka harus dirangkul, dibina, dan diarahkan untuk menjadi pemasok dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, saat memberikan arahan kepada para Kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso dan Situbondo dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi MBG di Kota Bondowoso, Senin (26/1/2026).Baca Juga:
"Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta melibatkan usaha mikro, kecil, perseroan perorangan, koperasi desa/kelurahan, dan BUMDesa," jelas Nanik.
Ia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menggerakkan perekonomian rakyat sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal.
Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya hal ini saat merancang program MBG.
"Jadi, ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena," tegas Nanik.
Pemerintah bahkan memberi peringatan tegas: jika ada SPPG atau mitra yang mengutamakan supplier besar hingga memonopoli pasokan bahan pangan, mereka akan disanksi atau disuspend, karena hal itu bertentangan dengan Perpres dan prinsip keberpihakan program MBG.
Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga menyatakan, SPPG harus mengakomodasi dan membina UMKM, petani, peternak, dan nelayan agar dapat memasok bahan pangan dengan kualitas baik dan kuantitas memadai.
Mitra pendukung program MBG pun diharapkan tidak sekadar berorientasi bisnis, melainkan menjalankan program ini dengan nurani.
Program MBG sendiri merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, petani, peternak, dan nelayan.*
(di/ad)
BATU BARA Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) Kabupaten Batu Bara menggelar aksi unjuk rasa di depan
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online (Judol) guna memperkuat pengawasan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran narkoba melalui berbagai langk
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai menjalin kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri kegiatan tabligh akbar dan bhakti sosial yang diselenggarakan
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Ikatan Mahasiswa Muhammadiya
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Asahan menggelar rapat koordinasi di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Rabu (24/6/2
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri Sosialisasi Tingkat Balai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3T
PEMERINTAHAN
GORONTALO Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penerapan teknologi pertanian modern usai menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS)
NASIONAL
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih mendalami permohonan perlindungan justice collaborator (JC) yang diajukan man
HUKUM DAN KRIMINAL