BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai "tanaman ajaib" dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Selasa (3/2/2026).
Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menilai pengakuan Presiden merupakan langkah penting untuk menyoroti peran strategis sawit dalam menopang perekonomian nasional sekaligus kehidupan jutaan petani sawit rakyat di berbagai daerah.
"Kelapa sawit memang telah lama menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani sawit rakyat," ujar Sabarudin, Rabu (4/2/2026).Baca Juga:
Meski demikian, Sabarudin menegaskan, besarnya kontribusi petani sawit perlu diiringi dengan kebijakan yang benar-benar menghadirkan perlindungan dan kesejahteraan bagi mereka.
SPKS mencatat, sekitar empat juta petani sawit rakyat di Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor ini.
Sabarudin mengungkapkan masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan sawit di lapangan.
Salah satunya, sekitar 4.000 hektare lahan milik petani anggota SPKS dipasangi plang oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), padahal lahan tersebut telah dikelola petani selama bertahun-tahun.
"Pendekatan kebijakan seperti ini perlu dievaluasi agar lebih mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan hidup petani sawit rakyat," kata Sabarudin.
Selain itu, SPKS menyoroti keterlibatan petani sawit rakyat dalam rantai pasok program biodiesel berbasis sawit dan menekankan perlunya evaluasi pungutan ekspor crude palm oil (CPO) agar tidak merugikan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
SPKS menegaskan pentingnya dialog langsung antara petani sawit rakyat dengan Presiden agar kebijakan sawit nasional benar-benar berpijak pada kondisi riil di lapangan dan melibatkan petani sebagai subjek utama tata kelola sawit Indonesia.
"Sejak lama petani sawit rakyat memiliki harapan untuk dapat berdialog langsung dengan Presiden. Dialog yang terbuka akan membantu menghadirkan kebijakan sawit yang lebih adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan petani," ujar Sabarudin.
SPKS meyakini, kelapa sawit baru layak disebut sebagai "tanaman ajaib" apabila pengelolaannya mampu menghadirkan keadilan, perlindungan hukum, kesejahteraan bagi petani sawit rakyat, dan membuka ruang dialog sehat antara negara dan petani sebagai fondasi utama industri sawit Indonesia.*
(tb/ad)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN