Kejati Sumut Periksa Kepala Kejari Karo Terkait Kasus Korupsi Proyek Desa Amsal Sitepu
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Danke Rajag
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Petani bawang merah di Sumatera Utara menggelar aksi protes besar-besaran pada Senin (30/3/2026), menuntut pemerintah segera menghentikan peredaran bawang impor ilegal yang mereka klaim merusak harga pasar dan menghancurkan pendapatan mereka.
Aksi yang dimotori oleh Aliansi Petani Bawang Sumatera Utara (APBSU) ini melibatkan petani dari berbagai daerah penghasil bawang di Sumut, termasuk Tanah Karo.
Massa aksi memulai gerakan dari Kantor Gubernur Sumatera Utara, melanjutkan unjuk rasa ke Gedung DPRD Sumut, dan akhirnya menuju Mapolda Sumut untuk melaporkan dugaan praktik peredaran bawang impor ilegal.Baca Juga:
Para petani menilai bahwa masuknya bawang dari negara-negara seperti India dan Thailand, tanpa pengawasan yang ketat, telah merusak harga pasar.
Mereka menduga, bawang impor tersebut beredar secara ilegal tanpa melalui mekanisme yang semestinya.
Koordinator aksi, Sutra Sembiring, mengungkapkan betapa memprihatinkannya kondisi petani saat ini.
"Harga bawang di tingkat petani sudah hancur. Bawang impor ilegal membuat hasil panen kami tidak ada nilainya," ujar Sutra dalam orasinya yang penuh emosi.
Akibat banjirnya pasokan bawang impor ilegal, harga bawang di pasar lokal terus merosot, bahkan hingga membuat harga jual di tingkat petani tidak lagi menguntungkan.
Pasokan yang melimpah dari luar negeri, yang diduga berasal dari India dan Thailand, menekan harga bawang yang diproduksi petani lokal.
Dalam aksinya, para petani menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain menghentikan peredaran bawang impor ilegal, menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam jaringan impor ilegal, serta memberikan perlindungan nyata terhadap petani bawang lokal.
Di Gedung DPRD Sumut, perwakilan massa diterima oleh Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Gusmayadi, SE.
Gusmayadi menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut dan mendorong digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait.
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Danke Rajag
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan pesan penting kepada 464 wisudawan Universitas Kris
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memimpin kegiatan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan
NASIONAL
SEMARANG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah perusahaan di Kabupaten Semarang pa
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa terdapat 16 orang ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Analis Kebijakan Publik, Said Didu, berpendapat bahwa perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah (Timteng) lebih banyak membaw
NASIONAL
JAKARTA Duka mendalam menyelimuti jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas gugurnya tiga prajurit yang tergabung dalam Satgas UNIFI
SOSOK
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (B
EKONOMI
MEDAN Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait tuduhan ijazah Presiden ke7 Jokowi terus berkembang.
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek instalasi komunikasi dan pembuatan video profil desa, Amsal Sitepu, telah dikeluarkan d
HUKUM DAN KRIMINAL