Ribuan Hektare Sawah Rusak di Aceh Mulai Pulih, Rehabilitasi Capai 14.799 Hektare

ACEH – Upaya rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan hasil positif.

Ribuan hektare sawah yang sebelumnya rusak kini mulai pulih dan kembali dimanfaatkan oleh para petani untuk berproduksi.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan bahwa pemulihan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan penghidupan masyarakat serta ketahanan pangan daerah.

Baca Juga:

• DPRD Asahan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Minta OPD Utamakan Kepentingan Rakyat

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan percepatan rehabilitasi lahan sangat penting agar aktivitas pertanian dan ekonomi masyarakat dapat segera kembali normal.

Berdasarkan data pemulihan hingga 22 Juni 2026, Sumatera Barat mencatat capaian rehabilitasi sawah tertinggi dengan progres mencapai 97,56 persen.

Sementara itu, Sumatera Utara telah mencapai 58,88 persen.

Adapun di Aceh, rehabilitasi lahan telah mencapai sekitar 47 persen atau 14.799 hektare dari total lahan terdampak seluas 31.464 hektare.

Menurut Tito, luasnya kerusakan lahan pertanian akibat bencana membuat percepatan pemulihan menjadi kebutuhan mendesak.

Dengan semakin cepat lahan diperbaiki, petani dapat kembali menanam dan memperoleh penghasilan.

"Pak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) minta tolong kepada saya agar kepala dinas pertanian betul-betul memanfaatkan anggaran yang telah disalurkan Kementerian Pertanian," kata Tito dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Pembangunan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).

Untuk mendukung proses tersebut, Kementerian Pertanian telah menyalurkan anggaran rehabilitasi lahan pertanian sebesar Rp877,126 miliar.

Pemerintah pusat juga menyiapkan tambahan anggaran guna mempercepat pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana.

Tito mengapresiasi daerah yang telah menunjukkan percepatan rehabilitasi.

Namun, ia meminta daerah yang masih menghadapi kendala administratif agar dapat mempercepat proses pelaksanaan program tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

"Ada daerah yang sudah jalan. Ada juga yang lambat karena masih studi. Bagus untuk akuntabilitas, tetapi tolong agak cepat karena para petani menginginkan cepat. Kami juga sudah dorong anggarannya," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat bersama Kementerian Pertanian telah menyiapkan dukungan anggaran dan berbagai skema pemulihan yang memadai.

Karena itu, pelaksanaan program di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

"Pak Menteri Pertanian sudah menyalurkan lebih dari Rp800 miliar dan sekarang mendapat tambahan Rp2,6 triliun. Jadi persoalan persawahan sebetulnya tidak menjadi masalah apabila pelaksanaannya bisa lebih cepat," pungkas Tito.

Pemerintah berharap percepatan rehabilitasi lahan pertanian tidak hanya mengembalikan produktivitas sawah yang terdampak bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.* (ad)

DPRD Asahan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Minta OPD Utamakan Kepentingan Rakyat

Petarung MMA Jeka Saragih Turun Tangan Perbaiki Jalan Rusak di Simalungun, Ini Respons Bobby Nasution

Hari Keempat Bhayangkara Fest 2026, 60 Peserta Ramaikan Lomba Fashion Show di Polda Aceh

Demo di DPRD Sumut Memanas! Ketua DPRD Tak Muncul, Mahasiswa Robek Surat Sakit dan Robohkan Gerbang

Bahlil Lahadalia Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan Direksi PLN

Tak Ada Lagi Pungutan Pengunjung, Pemprov Sumut Siapkan Dua Jalur Baru Menuju Wisata Air Panas Karo