
Meriah! Ribuan Kader Hadiri Pengukuhan DPP Partai Hanura 2024-2029 di JCC
JAKARTA Pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura periode 20242029 berlangsung meriah di Jakarta Convention Center (JC
PolitikJAKARTA -Praktek korupsi besar-besaran di Indonesia kini semakin mengkhawatirkan.
Banyak kasus korupsi yang terungkap saat ini melibatkan persekongkolan antara para pemangku kebijakan, anggota legislatif, aparat penegak hukum, pengusaha, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang seharusnya berperan dalam pemberantasan korupsi.
Korupsi telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir yang merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat fantastis.
Baca Juga:
Meskipun Kejaksaan Agung (Kejagung) semakin intensif dalam mengungkap kasus mega korupsi, ancaman perlawanan dari para koruptor semakin nyata.
Baca Juga:
Salah satunya adalah dugaan adanya gerombolan koruptor yang bekerja sama dengan makelar kasus dan pelaku bisnis ilegal, seperti mafia migas, untuk menggagalkan proses hukum yang sedang dilakukan Kejagung.
Pemerhati Intelijen, Sri Radjasa, mengungkapkan bahwa serangan balik tersebut termasuk upaya melaporkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan ini diduga sebagai langkah untuk menciptakan kegaduhan dan perpecahan antar institusi penegak hukum.
"Laporan tersebut terkesan difabrikasi karena terkait dengan kasus lama, namun muncul bersamaan dengan terungkapnya kasus besar korupsi Pertamina," ujar Sri Radjasa di Jakarta, Selasa 18 Maret 2024. .
Sri Radjasa juga menekankan bahwa laporan tersebut berpotensi menjadi upaya adu domba antara penegak hukum, yang jika tidak diatasi dapat memperburuk situasi.
Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menghalangi penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi, yang dikenal sebagai obstruction of justice.
Selain itu, Sri Radjasa juga mengungkapkan keterlibatan makelar kasus yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus besar sebelumnya, seperti kasus Anggodo dan penguasaan tambang PT Batuah Energi Prima.
Aksi ini diduga didanai oleh bandar judi online yang beroperasi di luar negeri dan turut menggandeng LSM anti korupsi yang sering melakukan pemerasan terhadap pengusaha tambang.
Untuk menanggulangi hal tersebut, Sri Radjasa mengungkapkan bahwa rapat koordinasi antar institusi terkait telah dilakukan untuk menyelidiki otak di balik pelaporan Jampidsus ke KPK.
"Kami siap mendukung aparat penegak hukum untuk mengungkap lebih lanjut jaringan makelar kasus ini," tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dengan keras, termasuk menangkap siapa pun yang melindungi koruptor dalam bentuk apapun.
(di/a)
JAKARTA Pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura periode 20242029 berlangsung meriah di Jakarta Convention Center (JC
PolitikMEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution mengajak para alumni Universitas Diponegoro (UNDIP) untuk terus berkontribusi da
Pemerintahanbitvonline.com Jahe telah lama dikenal masyarakat Indonesia sebagai salah satu rempah andalan untuk pengobatan herbal. Air jahe populer dig
KesehatanJAKARTAJagat maya kembali dihebohkan dengan beredarnya rekaman suara yang diduga merupakan percakapan panas antara Baim Wong dan Paula Verh
EntertainmentTAPSEL Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Arman Pasaribu, dilaporkan atas dugaan pelanggaran hukum terkait penga
Hukum dan KriminalMEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan menggelar pameran bertajuk Gerakan Cinta Produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebaga
NasionalJAKARTA Ketua DPP PDIP, Andi Widjajanto, menyatakan keheranannya atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Presiden ke7 RI, J
PolitikMEDAN Seorang warga Kota Medan, berinisial DK, mengaku menjadi korban penipuan proyek fiktif oleh seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN)
Hukum dan KriminalVATIKAN Kabar duka menyelimuti umat Katolik dunia. Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun, Senin (21/4/2025), sehari setelah perayaan Pa
AgamaJAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Purn) A.M. Hendropriyono, menanggapi wacana yang berkembang terkait usulan se
Nasional