Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
BALI -Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan bahwa partainya tidak pantas berada di dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini disampaikan Surya Paloh usai menghadiri prosesi serah terima jabatan pengurus DPW Partai NasDem Bali di Denpasar, Kamis (3/4/2025).
Menurut Surya Paloh, keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh alasan etika politik dan budaya malu. Ia mengungkapkan bahwa meskipun tawaran untuk bergabung dengan kabinet telah disampaikan, NasDem lebih memilih untuk tidak terlibat.
NasDem Menjaga Konsistensi Sikap
"Kenapa kami tidak ada dalam kabinet rezim Prabowo? Karena kami tahu diri, ada budaya malu lah bagi kami," ujar Surya Paloh.
NasDem, lanjutnya, juga tidak mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu Presiden 2024, sehingga menurutnya, tidak etis jika partainya bergabung dalam kabinet pemerintahan yang sedang dibentuk.
Ia menyatakan bahwa NasDem ingin menunjukkan konsistensi sikap yang selama ini dijunjung, yakni dengan tidak terlibat dalam pemerintahan.
"Dalam Pemilu 2024, kami tidak mencalonkan Prabowo sebagai presiden. Maka, inilah konsekuensi politik yang harus kami buktikan. NasDem tahu diri, ada budaya malu," kata Surya Paloh menegaskan.
Tidak Menjadi Oposisi, Tapi Mendukung Pemerintah
Meski demikian, Surya Paloh menolak anggapan bahwa NasDem akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia mengklarifikasi bahwa partainya tetap mendukung pemerintah, meskipun keterlibatannya terbatas.
"Kami tidak anti, kami tidak tidak suka, melainkan ini adalah bentuk komitmen terhadap nilai-nilai moralitas," ungkap Surya Paloh.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL