
Tinjau Pembinaan Warga Binaan, Deputi Kemenkopolhukam Apresiasi Program Unggulan Lapas Jember
JEMBER Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenkopo
NasionalJAKARTA -Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menanggapi santai laporan polisi yang dilayangkan relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tudingan ijazah palsu.
Roy menyebut pelaporan tersebut justru terasa lucu dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku.
Baca Juga:
"He-he-he, soal 'pelaporan' itu kita senyum saja. Tunggu sampai benar-benar berproses dengan jujur dan mengedepankan 'equality before the law'. Tidak boleh ada yang memaksakan kehendak dan menggunakan tangan-tangan kotor untuk menekan pihak lawan karena masih berkuasa," ujar Roy kepada wartawan, Sabtu (26/4/2025).
Roy merasa aneh dengan tudingan penghasutan yang dialamatkan kepadanya.
Baca Juga:
Ia menyebut pasal yang digunakan dalam laporan seharusnya justru membuat para pelapor merasa malu.
"Lucu saja kalau kami-kami mau dijerat dengan Pasal 160 KUHP tentang 'menghasut' itu. Maka sebenarnya mereka-mereka (yang dari Peradi Bersatu) ini seharusnya malu. Karena laporan mereka di Bareskrim sudah ditolak. Hanya yang dari Relawan Nusantara yang diterima di Polres Jakarta Pusat," kata Roy.
Roy juga mengungkapkan dirinya mendapat dukungan dari ratusan simpatisan, termasuk kalangan akademisi dan praktisi hukum, namun menegaskan tidak menerima maupun meminta sumbangan dalam bentuk apapun.
Laporan polisi terhadap Roy Suryo teregister dengan nomor LP/B/2712/IV/2025/SPKT POLDA METRO JAYA tertanggal 25 April 2025.
Dalam laporan itu, ada tiga terlapor yakni Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, dan dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.
Mereka dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 160 dan/atau Pasal 28 ayat (3) Jo Pasal 45A ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024.
Pelapor bernama Kapriyani yang mengatasnamakan relawan Jokowi mengatakan, pernyataan ketiganya soal ijazah Jokowi telah menimbulkan kegaduhan publik.
JEMBER Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenkopo
NasionalMANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencan
PemerintahanMANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kep
PemerintahanSURABAYA Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menangkap tiga pelaku penyebaran video hoaks dan deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) ya
Hukum dan KriminalMEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus mendalami dugaan korupsi dana stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah akan mulai menerapkan kurikulum baru yang memasukkan pelajaran coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)
PendidikanPEKANBARU Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pe
Hukum dan KriminalJAKARTA Momen menarik terjadi dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dan para kepala daerah seIndonesia yang digelar di Kompleks Parlemen Se
PolitikJAKARTA Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamen Diktisaintek), Fauzan, mengungkap fakta mengejutkan terkait kecuran
PendidikanKALIMANTAN SELATAN Seorang anggota polisi aktif di jajaran Polres Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, berinisial MD, ditembak pet
Hukum dan Kriminal