JAKARTA -Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menanggapi santai laporan polisi yang dilayangkan relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tudingan ijazah palsu.
Roy menyebut pelaporan tersebut justru terasa lucu dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku.
"He-he-he, soal 'pelaporan' itu kita senyum saja. Tunggu sampai benar-benar berproses dengan jujur dan mengedepankan 'equality before the law'. Tidak boleh ada yang memaksakan kehendak dan menggunakan tangan-tangan kotor untuk menekan pihak lawan karena masih berkuasa," ujar Roy kepada wartawan, Sabtu (26/4/2025).
Roy merasa aneh dengan tudingan penghasutan yang dialamatkan kepadanya.
Ia menyebut pasal yang digunakan dalam laporan seharusnya justru membuat para pelapor merasa malu.
"Lucu saja kalau kami-kami mau dijerat dengan Pasal 160 KUHP tentang 'menghasut' itu. Maka sebenarnya mereka-mereka (yang dari Peradi Bersatu) ini seharusnya malu. Karena laporan mereka di Bareskrim sudah ditolak. Hanya yang dari Relawan Nusantara yang diterima di Polres Jakarta Pusat," kata Roy.
Roy juga mengungkapkan dirinya mendapat dukungan dari ratusan simpatisan, termasuk kalangan akademisi dan praktisi hukum, namun menegaskan tidak menerima maupun meminta sumbangan dalam bentuk apapun.
Laporan polisi terhadap Roy Suryo teregister dengan nomor LP/B/2712/IV/2025/SPKT POLDA METRO JAYA tertanggal 25 April 2025.
Dalam laporan itu, ada tiga terlapor yakni Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, dan dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.
Mereka dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 160 dan/atau Pasal 28 ayat (3) Jo Pasal 45A ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024.
Pelapor bernama Kapriyani yang mengatasnamakan relawan Jokowi mengatakan, pernyataan ketiganya soal ijazah Jokowi telah menimbulkan kegaduhan publik.
"Kita melakukan pelaporan tindak pidana ketertiban umum karena menyebarkan berita, menyatakan bahwa ijazah bapak Jokowi itu palsu. Sehingga ini menimbulkan keonaran di masyarakat," ujar Kapriyani di Polda Metro Jaya, Jumat (25/4).*
(d/a008)
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara merilis angka kemiskinan berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statist
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Simalungun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus sosialisasi Laporan Pelaksana
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memberikan bantuan kepada korban kebakaran yang melanda rumah dinas di Kelurahan Serbalawan, K
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi meluncurkan Tim Safari Ramadhan 1447 Hijriyah/2026 Masehi yang akan mengunjungi 37 masj
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar Gerakan Pangan Murah
PEMERINTAHAN
MEDAN Pengisian jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Medan masih berlangsung. Wali Kota Medan, Rico Waas, mengungkapkan lamba
PEMERINTAHAN
JAKARTA Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, menegaskan bahwa semua lapisan masyarakat Indonesia berhak
PENDIDIKAN
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan dukungan penuh terhadap pelatihan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga realisasi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat Program Kelua
HUKUM DAN KRIMINAL
