Viral! Oknum Dishub Medan Diduga Pungli Sopir Pikap Rp 500 Ribu
MEDAN Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan beberapa oknum petugas Dinas Perh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan bahwa Kabinet Merah Putih tetap solid di tengah beredarnya isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Eddy, hingga saat ini, hubungan antara Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran, dan seluruh menteri di kabinet tetap kompak dan saling mendukung dalam menjalankan pemerintahan.
"Saya kira kabinet solid. Presiden, wapres, dan para menteri solid," ujar Eddy saat memberikan keterangan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (28/4/2025).
Eddy juga menambahkan bahwa loyalitas tinggi dari Wapres Gibran serta para menteri terhadap Presiden Prabowo menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga kesolidan kabinet. Di sisi lain, Prabowo dinilai berhasil menghimpun kekuatan politik dari berbagai partai pendukung untuk bekerja bersama membangun bangsa.
"Saya melihat soliditas kabinet saat ini karena adanya loyalitas tinggi terhadap Presiden. Presiden sebagai pemimpin negara mampu menghimpun kekuatan dari berbagai partai untuk bersama-sama berjalan dalam kabinet. Jadi, saya tidak melihat ada permasalahan," jelas Eddy.
Terkait isu pemakzulan Gibran, Eddy menegaskan bahwa MPR tetap berpegang pada konstitusi UUD 1945, di mana Prabowo dan Gibran merupakan pasangan presiden dan wakil presiden yang sah setelah terpilih melalui pemilu yang demokratis.
"Rakyat telah memilih, dan MPR telah melantik pasangan Prabowo-Gibran yang sah melalui Pemilu 2024," tegas Eddy.
Lebih lanjut, Eddy mengungkapkan bahwa MPR hingga saat ini belum menerima usulan resmi terkait pemakzulan Gibran. Jika ada usulan tersebut, maka akan dibahas lebih lanjut oleh pimpinan MPR. Ia juga menilai dugaan pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Gibran tidak relevan untuk dijadikan dasar pemakzulan.
"Menurut saya, perlu ada telaah dari pakar hukum soal isu ini. Namun, MPR tetap berpegang pada konstitusi dan prinsip-prinsip yang sudah kita capai," pungkas Eddy.*
(bs/J006)
MEDAN Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan beberapa oknum petugas Dinas Perh
HUKUM DAN KRIMINAL
GIANYAR Polres Gianyar menggelar Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Perwira Pengabdian sekaligus Pelepasan Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP
NASIONAL
BINJAI Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meluncurkan layanan Internet Gratis Ruang Publik seca
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri secara langsung Pesta Parerean/Tugu Tambak Pomparan Op Bima Sinaga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil yang diajukan 13 mahasiswa hukum terhadap Pasal 256 UndangUndang Nomor 1
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat batasan tindakan yang termasuk merintangi penyidikan kasus korupsi dengan menghapus frasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi warganet (netizen) yang merujak anggota Fraksi PAN DPR RI Dr Saleh Partaonan Daulay di postingan akun facebook Sumut Indah
POLITIK
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan tercatat masih berada di level tinggi pada awal Maret 2026. Data Pusat Informasi Harga Pangan St
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin, 2 Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan Ramadan Fair telah menjadi bagian dari identitas Kota Medan yang konsisten dig
EKONOMI