JAKARTA -Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo, turut menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan dosennya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir. Kasmudjo, yang berlangsung di Sleman, Selasa (13/5/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Roy usai menjalani pemeriksaan di Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kamis (15/5/2025), terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi.
Baca Juga:
"Salam hormat saya kepada Pak Kasmudjo. Kasihan beliau di usia 75 diseret-seret dengan ini (kasus ijazah palsu Jokowi)," ujar Roy Suryo saat ditemui awak media di Polda Metro Jaya.
Roy mengingatkan bahwa nama Ir. Kasmudjo sempat disebut Jokowi sebagai sosok yang membimbing skripsinya saat isu ijazah palsu mulai mencuat pada 2017.
Baca Juga:
Namun, menurut Roy, Kasmudjo kini secara terbuka menyatakan bukanlah pembimbing skripsi Jokowi.
"Jokowi dulu bilang dibimbing oleh Pak Kasmudjo. Tapi sekarang Pak Kasmudjo mengaku tidak pernah membimbing dan bahkan tidak pernah melihat skripsinya. Nama Kasmudjo juga tidak ada dalam skripsinya," tambah Roy.
Dalam pertemuan dengan Jokowi, Ir. Kasmudjo menegaskan bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi dan tidak memiliki informasi terkait ijazah Jokowi.
Ia menyebut pembimbing skripsi Jokowi adalah Prof. Sumitro.
"Prosesnya dan pembimbingnya itu Prof. Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang menguji ada sendiri. Jadi saya tidak mengetahui detailnya," jelas Kasmudjo.
Presiden Jokowi sendiri sebelumnya telah resmi melaporkan tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 dengan nomor laporan LP/B/2831/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Ia menyebut laporan tersebut dibuat agar masalah menjadi terang dan tidak liar di publik.
"Ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang," ujar Jokowi kala itu.
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengungkapkan setidaknya ada lima orang yang dilaporkan dalam kasus tersebut.
Laporan mencakup 24 konten video yang dianggap mendiskreditkan Presiden Jokowi.
Kasus ini dijerat dengan sejumlah pasal, termasuk Pasal 310 dan 311 KUHP, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).*
(km/a008)
JAKARTA Nurmala Kartini Sjahrir, adik dari Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, telah menyelesaikan uji kelayakan
Politik
JAKARTA Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar Embassy Briefing sebagai bagian dari rangkaian praacara menuju gelaran inte
Seni dan Budaya
MEDAN Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Sumatera Utara menyatakan bahwa senjata api yang ditemukan di rumah pribadi Kepala Dinas P
Hukum dan Kriminal
MEDAN Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto untuk memba
Nasional
JAKARTA Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengumumkan bahwa 100 Sekolah Rakyat siap diluncurkan pada 14 Juli 2025. Program
Pendidikan
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, akan memanggil seluruh pedagang angkringan yang biasa berjualan di kawasan Jalan Guru P
Pemerintahan
YAHUKIMO Seorang pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, bernama Joy Jonathan Boroh (24), ditemuk
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif selama hampir enam jam di Kantor Dinas Pekerjaan Umu
Hukum dan Kriminal
BEKASI Dunia hukum dan masyarakat Kota Bogor dikejutkan dengan kabar kematian tragis seorang notaris senior, Sidah Alatas (60), yang dit
Peristiwa
JAKARTA Jagat maya tengah dihebohkan oleh penampakan sebuah jembatan layang (flyover) yang tidak biasa di India. Jembatan yang berlokasi
Nasional