JAKARTA -Sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghadiri sidang lanjutan perkara suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).
Dalam persidangan yang dipimpin hakim Rios Rahmanto ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan dua saksi kunci, yakni mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan penyelidik KPK Arif Budi Raharjo.
Sejumlah tokoh senior dan anggota legislatif PDIP turut hadir di ruang sidang sebagai bentuk dukungan terhadap Hasto. Mereka antara lain:
Panda Nababan (Politisi senior PDIP)
Sonny Keraf (Mantan Menteri LH)
Ganjar Pranowo (Ketua DPP PDIP, mantan Gubernur Jateng)
Andreas Hugo Pareira (Wakil Ketua Komisi XIII DPR)
TB Hasanuddin (Anggota Komisi I DPR)
Muhammad Nurdin (Anggota Komisi III DPR)
Darmadi Durianto (Komisi VI DPR)
Bonnie Triyana (Komisi X DPR)
FX Hadi Rudyatmo (Ketua DPC PDIP Solo)
Ferdinand Hutahaean (Politisi PDIP)
Sebelum sidang dimulai, Hasto terlihat menyalami satu per satu tokoh PDIP yang hadir, menciptakan suasana penuh keakraban di tengah proses hukum yang berjalan.
Sidang ini merupakan lanjutan dari sidang maraton yang digelar pada 7–9 Mei 2025 lalu. Saat itu, JPU menghadirkan saksi-saksi penting seperti:
Riezky Aprilia (Anggota DPR Fraksi PDIP 2019–2024)
Kusnadi (Staf Hasto)
Nurhasan (Satpam Kantor DPP PDIP)
Rossa Purbo Bekti (Penyidik KPK)
Namun, Saeful Bahri, kader PDIP yang seharusnya hadir dalam tiga jadwal sidang sebelumnya, kembali absen tanpa keterangan jelas.
Hasto Didakwa Suap dan Halangi Penyidikan
Dalam dakwaannya, JPU menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta untuk memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat skema PAW pada 2019.
Ia juga didakwa menghalangi penyidikan perkara korupsi yang menjerat Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Hasto dijerat dengan:
Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor
Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
Sidang yang banyak menyita perhatian publik ini diyakini akan menjadi titik penting dalam penegakan hukum, terutama terhadap aktor politik dalam lingkup partai besar nasional.*
(bs/j006)
TANJUNG BALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina melakukan peninjauan ke Pasar Bahagia
PEMERINTAHAN
MEDAN Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara menyimpan berbagai arsip penting yang mencatat perjalanan pers Indonesia, termasuk koran dan
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Harga emas Antam 24 karat kembali mencatat kenaikan signifikan setelah sempat mengalami penurunan. Berdasarkan situs resmi Logam
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membuka kemungkinan melakukan efisiensi pada beberapa komponen belanja dalam program Mak
EKONOMI
PEMATANGSIANTAR Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan hibah sebesar Rp350 juta kepada Masjid Nurul Ikhwan d
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kapolresta Denpasar, KBP Leonardo David Simatupang, didampingi Ketua Cabang Bhayangkari Kota Denpasar, Ny. Lusiana Leonardo, mel
PEMERINTAHAN
DENPASAR Jajaran Sat Narkoba Polresta Denpasar kembali menggelar sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat, kali ini di Balai Banjar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, optimis pelaksanaan ibadah haji 2026 tetap berjalan lancar meski konflik di
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah resmi membatasi akses media sosial bagi anakanak di bawah 16 tahun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap upaya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menuntaskan temuan kerugian n
PEMERINTAHAN
