Rico Waas Kukuhkan Mantan Pemain PSMS: Saatnya Legenda Bangkitkan Sepak Bola Medan
MEDAN Semangat menghidupkan kembali kejayaan sepak bola Medan membara di Stadion Kebun Bunga, Minggu 14/6/2026. Wali Kota Medan Rico T
OLAHRAGA
JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan pendekatan Omnibus Law dalam merumuskan Undang-Undang bertema politik, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik. Pemerintah lebih memilih kodifikasi politik sebagai arah penyusunan peraturan perundang-undangan ke depan.
Pernyataan ini disampaikan Bima dalam diskusi publik terkait UU Pemilu yang digelar di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2025).
"Kita tidak mau Omnibus Law, Bang Jansen. Sudah jelas Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN menyatakan kita menempuh sistem kodifikasi politik, bukan Omnibus Law," ujar Bima Arya.
Menurutnya, pendekatan kodifikasi berarti membentuk Undang-Undang baru secara sistematis dan menyeluruh, bukan sekadar revisi dari berbagai UU yang digabungkan seperti dalam pendekatan Omnibus Law.
"Omnibus Law itu undang-undangnya masih ada, dikumpulin, diubah dikit-dikit, cepat. Tapi kodifikasi artinya kita buat Undang-Undang baru, lebih matang dan fokus, walau prosesnya lebih lama," tegasnya.
Bima ingin memastikan bahwa arah reformasi hukum politik tidak sekadar pragmatis, melainkan dibangun dengan pendekatan jangka panjang dan menyeluruh, sejalan dengan visi pembangunan nasional.
RUU Omnibus Law Politik Masih Belum Dibahas DPR
Sebelumnya, wacana penggunaan Omnibus Law dalam UU Politik digulirkan oleh Komisi II DPR RI, yang ingin merevisi beberapa Undang-Undang sekaligus, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik.
Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menegaskan bahwa RUU Omnibus Law Politik belum akan dibahas dalam waktu dekat karena masih berlangsungnya proses politik seperti Pilkada dan tahapan pemilu lainnya.
"Proses Pilkada masih terjadi. Pemerintah yang baru berjalan empat bulan ini sedang melakukan penataan demi penataan," ujar Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).
Dengan demikian, wacana kodifikasi politik yang disampaikan oleh Wamendagri Bima Arya menunjukkan arah berbeda dari usulan awal Komisi II, yakni untuk menghindari tumpang tindih regulasi dan memperkuat sistem hukum politik nasional secara terintegrasi.*
MEDAN Semangat menghidupkan kembali kejayaan sepak bola Medan membara di Stadion Kebun Bunga, Minggu 14/6/2026. Wali Kota Medan Rico T
OLAHRAGA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memuji kemandirian dan kekuatan Aisyiyah Kota Medan saat menghadiri Milad ke109 sekaligu
POLITIK
DELISERDANG Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, meninjau pengembangan agribisnis aren di Pesan
POLITIK
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Partai Amanat Nasional PAN ikut mendorong lebih banyak progra
POLITIK
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI