Usman Hamid: Musuh Bangsa Bukan LSM Asing, Tapi Elite Politik Koruptor!

JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menuding adanya pendanaan asing terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengadu domba bangsa Indonesia.

Menurut Usman, tudingan terhadap LSM asing justru menyesatkan perhatian publik dari masalah utama yang dihadapi bangsa ini. Ia menyatakan bahwa musuh utama Indonesia bukanlah LSM asing, melainkan elite-elite politik yang terlibat korupsi.

"Musuh utama bangsa kita bukanlah LSM asing. Musuh utama bangsa kita dan yang melumpuhkan negara kita adalah elite-elite politik yang terlibat korupsi," ujar Usman, Senin (2/6/2025).

Baca Juga:

• Menjaga Bara Reformasi: Aktivis Antikorupsi Asal Sumut Saharuddin Hadiri Sarasehan Aktivis Lintas Generasi
• Gus Ipul Temui Demonstran Penolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Janji Dengarkan Semua Masukan

Aktivis HAM yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan Munir ini menyebut, korupsi bukan hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghancurkan sistem demokrasi, merusak lingkungan, serta melemahkan supremasi hukum.

"Korupsi hukum yang mengutak-atik hukum demi kepentingan kekuasaan diri para elite. Korupsi moral yang merusak kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan keluarga, anak, menantu, cucu, dan kroni," tegasnya.

Baca Juga:

• Purnawirawan, Gibran, dan Surya Paloh Menakar Ujian Demokrasi dalam Cermin Pancasila dan Konstitusi
• Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi: Kritik Itu Sah, Tapi Harus Disampaikan dengan Etika dan Hormat

Sebelumnya, dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo menyinggung dugaan campur tangan asing dalam mendanai LSM yang diklaim sebagai pemicu perpecahan di Indonesia.

"Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita," kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo juga menuding pihak asing menggunakan isu demokrasi, HAM, dan kebebasan pers sebagai alat propaganda sesuai versi mereka sendiri. Namun, Usman Hamid menilai retorika semacam ini mengalihkan fokus dari ancaman nyata terhadap bangsa, yaitu praktik korupsi di tubuh pemerintahan sendiri.

Pernyataan Presiden ini menimbulkan reaksi keras dari banyak pihak, terutama aktivis HAM dan organisasi masyarakat sipil, yang menilai tuduhan semacam itu berbahaya bagi ruang demokrasi di Indonesia.*

(km/j006)

Menjaga Bara Reformasi: Aktivis Antikorupsi Asal Sumut Saharuddin Hadiri Sarasehan Aktivis Lintas Generasi

Gus Ipul Temui Demonstran Penolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Janji Dengarkan Semua Masukan

Purnawirawan, Gibran, dan Surya Paloh Menakar Ujian Demokrasi dalam Cermin Pancasila dan Konstitusi

Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi: Kritik Itu Sah, Tapi Harus Disampaikan dengan Etika dan Hormat

Negara Melayani Koruptor

Wamendagri Ribka Haluk: 9 Wilayah Siap Gelar Pemungutan Suara Ulang pada 16 dan 19 April 2025