JAKARTA – Sekretaris Jenderal relawan Gibranku, Pangeran Mangkubumi, menanggapi usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pernyataannya di program Rakyat Bersuara Inews TV, Rabu (11/6/2025), Pangeran menyebut bahwa usulan tersebut minim substansi dan cenderung memperkeruh stabilitas politik nasional.
"Saya cukup prihatin dengan apa yang terjadi pada bangsa kita. Negara sebesar Indonesia, dengan 280 juta rakyat, terus digiring untuk menyaksikan polemik-polemik politik yang bising secara narasi namun hening secara substansi," ujar Pangeran.
Baca Juga:
Ia menganalogikan situasi tersebut seperti memasuki ruangan anechoic chamber, yaitu ruang kedap suara, di mana seseorang dapat mendengarkan detak jantungnya sendiri.
Menurutnya, bangsa ini perlu lebih banyak mendengarkan aspirasi rakyat yang fundamental, bukan memperdebatkan isu personal yang tidak relevan.
Baca Juga:
"Generasi muda, ayo kita berani melangkah masuk ke spektrum anechoic chamber, agar bisa benar-benar mendengarkan detak jantung rakyat, denyut nadinya, isi hatinya, keluh kesahnya, dengan lebih jernih," lanjutnya.
Pangeran menekankan bahwa secara hukum tata negara, Gibran telah sah menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024, sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Karena itu, menurutnya, upaya pemakzulan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan justru bisa mengganggu jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Narasi yang dibangun tanpa isi bisa mengganggu stabilitas politik nasional, bahkan berpotensi menimbulkan kekacauan dan menghambat program kerja pemerintah yang saat ini tengah mewujudkan visi dan misinya," tegasnya.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR untuk mengusulkan pemakzulan terhadap Wapres Gibran.
Namun, belum ada tanggapan resmi dari lembaga legislatif atas surat tersebut.*
(oz/a008)
SIMALUNGUN Seorang balita perempuan bernama Glorya Pasaribu (2) ditemukan tewas setelah tergelincir ke dalam parit besar di dekat rumahn
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang men
Nasional
SIMALUNGUN Sebuah mobil dinas berpelat merah milik UPTD Samsat Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba
Hukum dan Kriminal
SUMBA BARAT DAYA Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja te
Ekonomi
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara terkait serangan militer Israel terhadap Iran yang terjadi pada Juma
Internasional
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area. Seorang pere
Hukum dan Kriminal
