PAPUA - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritik lambannya respons pemerintah dalam menyikapi polemik tambang nikel di kawasan Pulau Kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ia menyebut bahwa langkah penghentian sementara baru dilakukan setelah tagar #SaveRajaAmpat menjadi viral di media sosial.
"Ini bukan persoalan baru. Aturan tentang larangan tambang di pulau-pulau kecil sudah jelas, tapi tetap saja izin pertambangan dikeluarkan. Pemerintah jangan menunggu viral dulu baru bergerak," ujar Mufti Anam, Kamis (12/6/2025).
Baca Juga:
Mufti menekankan bahwa polemik ini mencerminkan adanya persoalan dalam sistem perizinan. Ia mempertanyakan bagaimana izin-izin tambang bisa dikeluarkan di kawasan yang secara hukum dan ekologi dilindungi.
"Perlu dikroscek juga latar belakang dari perusahaan yang memiliki konsesi tambang. Ini bukan hanya soal nikel, tapi juga bisa menyangkut emas, batu bara, dan komoditas tambang lain," tambahnya.
Baca Juga:
Lebih jauh, Mufti mengingatkan bahwa Raja Ampat adalah kawasan konservasi laut dan pariwisata kelas dunia, bukan zona industri ekstraktif. Menurutnya, keputusan memberikan izin tambang di kawasan tersebut bertentangan dengan visi pembangunan berkelanjutan.
"Sudah cukup hutan habis, laut rusak, masyarakat adat digusur. Kita tidak boleh menggadaikan alam yang akan menjadi modal kehidupan masa depan," tegas Mufti.
Ia mendorong agar pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang di pulau-pulau kecil, serta memperkuat pengawasan terhadap implementasi aturan perlindungan lingkungan hidup.*
(gn/j006)
SIMALUNGUN Seorang balita perempuan bernama Glorya Pasaribu (2) ditemukan tewas setelah tergelincir ke dalam parit besar di dekat rumahn
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang men
Nasional
SIMALUNGUN Sebuah mobil dinas berpelat merah milik UPTD Samsat Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba
Hukum dan Kriminal
SUMBA BARAT DAYA Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja te
Ekonomi
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara terkait serangan militer Israel terhadap Iran yang terjadi pada Juma
Internasional
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area. Seorang pere
Hukum dan Kriminal
