27 DPW Partai Ummat Protes AD/ART Baru, Amien Rais Dituding Otoriter

JAKARTA -Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diwarnai protes keras terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) baru partai.

Kekecewaan itu terutama ditujukan kepada Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, yang dianggap menjalankan kekuasaan secara otoriter.

Ketua DPP Partai Ummat, Azznur Syamsu, menyatakan rakernas ini merupakan aspirasi dari kader akar rumput yang menginginkan evaluasi dan pertemuan rutin partai di tingkat nasional.

Baca Juga:

• Isu Munaslub Golkar Mengemuka, Mekeng: Hoaks yang Tak Perlu Ditanggapi Berlebihan
• Disarankan Kuliah S2, Gibran Dinilai Perlu Tingkatkan Kualitas Kepemimpinan

"Rakernas ini memang keinginan dari arus bawah. Pengurus DPW sudah lama tidak ada pertemuan di tingkat nasional. Partai perlu evaluasi dalam setiap langkahnya," ujar Azznur saat konferensi pers di Hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (16/6).

Mahkamah Partai Ummat yang diwakili Herman Kadir menjelaskan, ada 27 DPW yang menolak perubahan AD/ART terbaru karena dinilai sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi partai. Mereka mengeluhkan pemberian kekuasaan mutlak kepada Majelis Syuro, tanpa ada mekanisme Munas atau Rakernas.

Baca Juga:

• Yulian ‘Ongen’ Paonganan Dapat Amnesti, Yusril: Kasusnya Layak Masuk Kategori Politik
• Megawati Lantik Pengurus DPP PDIP 2025–2030, Hasto Tak Masuk Struktur

"Semua kekuasaan mutlak ada pada Majelis Syuro, yang mengangkat ketua sesuka hati, dan menentukan calon pilkada serta kandidat secara sepihak," jelas Herman.

Konflik ini bermula saat Majelis Syuro mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembubaran kepengurusan di seluruh tingkat dan mengangkat kembali Ridho Rahmadi, menantu Amien Rais, sebagai ketua umum.

AD/ART yang berubah kemudian disahkan oleh Kemenkumham meski Mahkamah Partai sudah mengajukan permohonan penundaan.

"Pekan depan kami akan menggugat surat keputusan Kemenkumham tentang pengesahan AD/ART tersebut karena bertentangan dengan undang-undang partai politik," tandas Herman.*

(dc/j006)

Isu Munaslub Golkar Mengemuka, Mekeng: Hoaks yang Tak Perlu Ditanggapi Berlebihan

Disarankan Kuliah S2, Gibran Dinilai Perlu Tingkatkan Kualitas Kepemimpinan

Yulian ‘Ongen’ Paonganan Dapat Amnesti, Yusril: Kasusnya Layak Masuk Kategori Politik

Megawati Lantik Pengurus DPP PDIP 2025–2030, Hasto Tak Masuk Struktur

Hasto Hadiri Kongres PDIP Usai Dapat Amnesti, Megawati: Kebenaran Pasti Akan Menang!

Megawati Tegaskan Perannya sebagai Ketum PDI-P: “Bukan untuk Dilayani, Melainkan Menjaga Api Ideologi”