JAKARTA– Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 pada 15–16 Juni 2025 di Kanada mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai langkah tersebut merupakan manuver diplomatik strategis dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.
Baca Juga:
"Langkah Presiden Prabowo tidak menghadiri forum G7 adalah keputusan terbaik," ujar Eddy dalam keterangan resminya, Jumat (20/6/2025).
Menurut Eddy, keputusan tersebut merupakan bentuk keberpihakan Indonesia terhadap prinsip penolakan atas segala bentuk penjajahan dan serangan terhadap kedaulatan negara lain, termasuk eskalasi konflik yang melibatkan Israel dan Iran saat ini.
Baca Juga:
"Ini langkah diplomasi yang strategis, tepat, dan juga menunjukkan konsistensi Indonesia pada politik luar negeri yang menolak segala bentuk penjajahan dan atau serangan atas kedaulatan negara lain," jelasnya.
Eddy juga menyinggung bahwa salah satu hasil KTT G7 adalah dukungan terhadap Israel dengan dalih membela diri, yang menurutnya tidak sejalan dengan prinsip Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.
Ketimbang hadir di G7, Presiden Prabowo memilih memenuhi undangan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjadi pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025.
Eddy menyebut kehadiran Prabowo di forum tersebut sebagai sinyal penting dari arah kebijakan luar negeri Indonesia yang makin tegas dan aktif.
"Pilihan untuk hadir dalam SPIEF 2025 merupakan wujud diplomasi ekonomi aktif Indonesia yang semakin kuat dalam menghadapi situasi global yang kompleks dan dinamis," jelasnya.
Eddy meyakini, dalam kunjungannya ke Rusia, Presiden Prabowo juga akan membahas konflik Israel-Palestina secara bilateral dengan Putin dan mencari solusi konkret untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya telah menegaskan bahwa ketidakhadiran Presiden Prabowo di KTT G7 tidak terkait dengan keberpihakan terhadap blok negara tertentu, melainkan karena benturan agenda kenegaraan lainnya.
JAWA TIMUR Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan K
Nasional
TAPSEL Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diminta untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal
Pertanian Agribisnis
TAPTENG Pemerintah Desa (Pemdes) Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana De
Nasional
Teluk Dalam, Nias Selatan Sebuah kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan sejak September 2024 kembali menjadi sorotan setelah proses h
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDEMPUAN Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali melakukan penertiban terhadap pondokpondok usa
Pariwisata
JAKARTA Kejaksaan Agung RI resmi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud
Hukum dan Kriminal
SULAWESI UTARA Seorang guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Sukmawati menjadi sorotan dalam lanjutan sidang kasus uang palsu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dunia fashion Indonesia berduka. Desainer kenamaan Hengki Kawilarang meninggal dunia pada Jumat, 20 Juni 2025, dalam usia 47 tah
Entertainment
BANGKOK Dunia politik Thailand kembali terguncang setelah bocornya rekaman percakapan pribadi antara Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn
Internasional
PEKANBARU Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru membongkar praktik ilegal penampungan dan penimbunan limbah bahan berb
Hukum dan Kriminal
