JAKARTA– Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 pada 15–16 Juni 2025 di Kanada mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai langkah tersebut merupakan manuver diplomatik strategis dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.
Baca Juga:
"Langkah Presiden Prabowo tidak menghadiri forum G7 adalah keputusan terbaik," ujar Eddy dalam keterangan resminya, Jumat (20/6/2025).
Menurut Eddy, keputusan tersebut merupakan bentuk keberpihakan Indonesia terhadap prinsip penolakan atas segala bentuk penjajahan dan serangan terhadap kedaulatan negara lain, termasuk eskalasi konflik yang melibatkan Israel dan Iran saat ini.
Baca Juga:
"Ini langkah diplomasi yang strategis, tepat, dan juga menunjukkan konsistensi Indonesia pada politik luar negeri yang menolak segala bentuk penjajahan dan atau serangan atas kedaulatan negara lain," jelasnya.
Eddy juga menyinggung bahwa salah satu hasil KTT G7 adalah dukungan terhadap Israel dengan dalih membela diri, yang menurutnya tidak sejalan dengan prinsip Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.
Ketimbang hadir di G7, Presiden Prabowo memilih memenuhi undangan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjadi pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025.
Eddy menyebut kehadiran Prabowo di forum tersebut sebagai sinyal penting dari arah kebijakan luar negeri Indonesia yang makin tegas dan aktif.
"Pilihan untuk hadir dalam SPIEF 2025 merupakan wujud diplomasi ekonomi aktif Indonesia yang semakin kuat dalam menghadapi situasi global yang kompleks dan dinamis," jelasnya.
Eddy meyakini, dalam kunjungannya ke Rusia, Presiden Prabowo juga akan membahas konflik Israel-Palestina secara bilateral dengan Putin dan mencari solusi konkret untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya telah menegaskan bahwa ketidakhadiran Presiden Prabowo di KTT G7 tidak terkait dengan keberpihakan terhadap blok negara tertentu, melainkan karena benturan agenda kenegaraan lainnya.
"Ketidakhadiran Presiden Prabowo dalam KTT G7 bukan bentuk keberpihakan, melainkan karena telah terjadwal lebih awal beberapa undangan penting, termasuk kunjungan ke Rusia dan Singapura," jelas Hasan Nasbi, Senin (16/6/2025).
Eddy Soeparno menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan terus memegang teguh prinsip politik bebas aktif, serta menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan sebagaimana amanat konstitusi.*
(bs/a008)
JAKARTA Artis sensasional Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan pengancaman di Pengadilan Negeri (PN
Entertainment
JAKARTA Artis kontroversial Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang
Entertainment
SUMBAR Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan turun langsung menanggapi polemik keterlambatan pembayaran gaj
Nasional
MEDAN Seorang warga yang melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Jalan Karya Darma, Kelurahan Polonia, Kota Medan, meny
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Denpasar kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkot
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, Polsek Denpasar Selatan melaksanakan Keg
Nasional
DENPASAR Dalam rangka mempererat sinergitas antara Polri dan masyarakat, Kapolsek Denpasar Timur (Dentim) Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H.,
Nasional
Oleh Yakub F. IsmailDalam jagat politik, simbol selalu memiliki daya magis yang tak bisa diabaikan. Simbol kerap memberikan makna tersendir
Opini
JEMBRANA Situasi arus lalu lintas di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, terpantau lancar dan terkendali pada Kamis (7/8/2025)
Nasional
JEMBRANA Guna memastikan kelancaran arus lalu lintas dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) P
Nasional
