JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung kembali memantik perdebatan publik dengan menyinggung isu dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pernyataan terbarunya, Rocky menyoroti klaim politisi senior PDIP, Beathor Suryadi, yang menyebut bahwa ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, menjelang Pilkada DKI 2012.
Rocky menyebut pernyataan tersebut semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap keaslian ijazah Jokowi.
Ia bahkan menyebut Pasar Pramuka sebagai "lokus penelitian baru" untuk mengungkap kasus ini.
"Semua anak Jakarta mengerti apa yang terjadi di Pasar Pramuka, dari pesanan skripsi sampai cetak ijazah. Itu terbuka di era 80-an. Ini bisa jadi titik tolak pembuktian baru," ujar Rocky dalam kanal YouTube-nya, Sabtu (21/6).
Rocky menambahkan bahwa semakin banyak tokoh seperti Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Tifauzia Tyassuma yang mendukung wacana pembuktian ulang atas ijazah Jokowi, dan itu menurutnya menandakan adanya keraguan publik yang semakin meluas.
Merespons isu tersebut, kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menepis keras klaim yang menyebut ijazah Presiden dicetak ulang secara ilegal.
"Kami menilai itu hanya sekadar informasi bebas yang tidak memiliki nilai pembuktian. Narasi ini dibangun tanpa dasar hukum maupun fakta," ujar Rivai dalam tayangan YouTube Official iNews, Sabtu (21/6).
Rivai mengingatkan bahwa Jokowi telah menggunakan ijazah yang sama sejak mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, jauh sebelum maju ke Pilkada DKI Jakarta.
Ia menyebut bahwa ijazah itu telah tercatat di KPUD dan sah secara administrasi.
"Kalau benar palsu, tidak mungkin partai sebesar PDIP mengusung Jokowi sebagai calon Gubernur DKI, apalagi Presiden dua periode," tegasnya.
Lebih lanjut, Rivai menyebut bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Bareskrim Polri telah menyatakan keaslian ijazah Jokowi.
Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri juga telah melakukan uji autentikasi dokumen tersebut.
"UGM sendiri sudah bicara, saksi-saksi juga sudah dimintai keterangan. Jadi, kalau masih ada yang menyebarkan informasi lama tanpa bukti baru, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan," tutup Rivai.
Meski telah dibantah berkali-kali, isu ijazah Jokowi tampaknya masih akan terus bergulir di ruang publik.
Rocky Gerung menegaskan bahwa ini bukan hanya soal hukum, tapi juga etik dan moral seorang kepala negara.
"Ini adalah hak warga negara untuk menagih kejujuran dari pemimpinnya," pungkas Rocky.*