Prabowo Tunjuk Gibran Tangani Percepatan Pembangunan Papua, Yusril: Mungkin Berkantor Disana

JAKARTA– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan memberikan penugasan khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengawal percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Plt. Menkumham, Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal YouTube Komnas HAM, Selasa (8/7/2025), Yusril menyebutkan bahwa penugasan ini merupakan bentuk perhatian serius pemerintah terhadap isu pembangunan dan hak asasi manusia di Tanah Papua.

"Concern pemerintah dalam menangani Papua dalam beberapa hari terakhir ini sedang didiskusikan, dan akan diberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua," ujar Yusril.

Menurut Yusril, penugasan kepada Gibran tidak hanya terbatas pada aspek pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh persoalan-persoalan mendasar lainnya, termasuk penegakan hak asasi manusia (HAM).

Ia menambahkan, meskipun belum diterbitkan secara resmi, penugasan ini akan diformalkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) dalam waktu dekat.

"Ini saya kira untuk pertama kalinya Presiden memberikan penugasan resmi kepada Wakil Presiden secara langsung untuk penanganan masalah Papua, yang mencakup juga urusan HAM," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Gibran dimungkinkan untuk memiliki kantor perwakilan di Papua agar dapat bekerja secara lebih intensif dan dekat dengan masyarakat setempat.

"Bahkan, mungkin akan ada juga kantornya Wakil Presiden di Papua untuk menangani masalah ini secara langsung," ungkap Yusril.

Penugasan Wapres ke Papua bukanlah hal baru.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin juga pernah ditugaskan untuk mempercepat kesejahteraan di Papua.

Saat itu, Ma'ruf bahkan sempat beberapa kali berkantor di Jayapura, tepatnya di salah satu ruangan di gedung Kementerian Keuangan.

Langkah ini menunjukkan kesinambungan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat Papua yang masih menghadapi tantangan kesejahteraan dan pemenuhan hak-haknya.*

(kp/a008)