JAKARTA– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan memberikan penugasan khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengawal percepatan pembangunan di wilayah Papua.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Plt. Menkumham, Yusril Ihza Mahendra.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal YouTube Komnas HAM, Selasa (8/7/2025), Yusril menyebutkan bahwa penugasan ini merupakan bentuk perhatian serius pemerintah terhadap isu pembangunan dan hak asasi manusia di Tanah Papua.
"Concern pemerintah dalam menangani Papua dalam beberapa hari terakhir ini sedang didiskusikan, dan akan diberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua," ujar Yusril.
Menurut Yusril, penugasan kepada Gibran tidak hanya terbatas pada aspek pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh persoalan-persoalan mendasar lainnya, termasuk penegakan hak asasi manusia (HAM).
Ia menambahkan, meskipun belum diterbitkan secara resmi, penugasan ini akan diformalkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) dalam waktu dekat.
"Ini saya kira untuk pertama kalinya Presiden memberikan penugasan resmi kepada Wakil Presiden secara langsung untuk penanganan masalah Papua, yang mencakup juga urusan HAM," tambahnya.
Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Gibran dimungkinkan untuk memiliki kantor perwakilan di Papua agar dapat bekerja secara lebih intensif dan dekat dengan masyarakat setempat.
"Bahkan, mungkin akan ada juga kantornya Wakil Presiden di Papua untuk menangani masalah ini secara langsung," ungkap Yusril.
Penugasan Wapres ke Papua bukanlah hal baru.
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin juga pernah ditugaskan untuk mempercepat kesejahteraan di Papua.
Saat itu, Ma'ruf bahkan sempat beberapa kali berkantor di Jayapura, tepatnya di salah satu ruangan di gedung Kementerian Keuangan.
Langkah ini menunjukkan kesinambungan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat Papua yang masih menghadapi tantangan kesejahteraan dan pemenuhan hak-haknya.*
(kp/a008)
JAKARTA Mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali digelar di Pengadilan Tipikor
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melakukan rotasi dan mutasi besarbesaran di lingkungan Polri. adsenseMutasi yang
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Topan Obaja Putra Ginting
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Politikus Partai NasDem, Ahmad Sahroni, sempat bersembunyi selama tujuh jam di sebuah kamar mandi di lantai empat rumahnya, saat
Politik
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan keterlibatan biro perjalanan haji swasta di seluruh Indonesia dalam
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana angkat bicara menanggapi isu viral terkait permintaannya menggunakan air ga
Nasional
MEULABOH Ketua Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh
Pendidikan
BATU BARA Satreskrim Polres Batu Bara mengamankan seorang pria lanjut usia berinisial NG (68), warga Desa Petatal, Kecamatan Talawi, Kab
Hukum dan Kriminal
