JAKARTA– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan memberikan penugasan khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengawal percepatan pembangunan di wilayah Papua.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Plt. Menkumham, Yusril Ihza Mahendra.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal YouTube Komnas HAM, Selasa (8/7/2025), Yusril menyebutkan bahwa penugasan ini merupakan bentuk perhatian serius pemerintah terhadap isu pembangunan dan hak asasi manusia di Tanah Papua.
"Concern pemerintah dalam menangani Papua dalam beberapa hari terakhir ini sedang didiskusikan, dan akan diberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua," ujar Yusril.
Menurut Yusril, penugasan kepada Gibran tidak hanya terbatas pada aspek pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh persoalan-persoalan mendasar lainnya, termasuk penegakan hak asasi manusia (HAM).
Ia menambahkan, meskipun belum diterbitkan secara resmi, penugasan ini akan diformalkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) dalam waktu dekat.
"Ini saya kira untuk pertama kalinya Presiden memberikan penugasan resmi kepada Wakil Presiden secara langsung untuk penanganan masalah Papua, yang mencakup juga urusan HAM," tambahnya.
Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Gibran dimungkinkan untuk memiliki kantor perwakilan di Papua agar dapat bekerja secara lebih intensif dan dekat dengan masyarakat setempat.
"Bahkan, mungkin akan ada juga kantornya Wakil Presiden di Papua untuk menangani masalah ini secara langsung," ungkap Yusril.
Penugasan Wapres ke Papua bukanlah hal baru.
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin juga pernah ditugaskan untuk mempercepat kesejahteraan di Papua.
Saat itu, Ma'ruf bahkan sempat beberapa kali berkantor di Jayapura, tepatnya di salah satu ruangan di gedung Kementerian Keuangan.
Langkah ini menunjukkan kesinambungan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat Papua yang masih menghadapi tantangan kesejahteraan dan pemenuhan hak-haknya.*
(kp/a008)
JAKARTA Pemerintah Indonesia didesak untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam penyusunan peta jalan kecerdasan artifisial (artificial in
Sains & Teknologi
SAMOSIR Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution melakukan diskusi intensif bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau lebih dikenal sebagai Cak Imin atau Gus Imin, m
Pendidikan
BENGKULU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait peng
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di
Hukum dan Kriminal
SAMOSIR Pemerintah Kabupaten Samosir tengah menyusun master plan pembangunan kawasan pantai sepanjang 22 kilometer yang membentang dari
Pariwisata
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali mencuri perhatian publik saat mendampingi Direktur Utama PT Angels Products, Tony
Hukum dan Kriminal
BOGOR Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan tragis yang menimpa Sidah Alatas, seorang notaris asal Kota Bogor, Jawa Bara
Hukum dan Kriminal
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap seorang notaris sekaligus akad
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Awal bulan di pertengahan tahun 2025 menjadi pengingat pahit bagi warga Jakarta. Hujan deras disertai air kiriman dari wilayah h
Peristiwa