
AHY Usulkan Tambahan Anggaran Rp 200,2 Miliar untuk Proyek Infrastruktur Strategis 2026
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kement
NasionalJAKARTA – Polemik mengenai surat permohonan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI kepada DPR RI semakin memanas.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi surat tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya belum menerima surat pemakzulan yang dimaksud.
Pernyataan Puan itu langsung disanggah oleh Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang mengungkapkan keraguan atas pernyataan Ketua DPR tersebut.
Menurut Mahfud, pernyataan Puan yang mengatakan belum melihat surat itu sulit untuk dipercaya, mengingat surat tersebut telah banyak diberitakan di media massa dan ada siaran pers yang menginformasikan tentang hal itu.
"Menurut saya, ini masih mencari modus politik yang bisa diterima oleh semuanya. Padahal tidak mungkinlah kalau misalnya alasannya belum lihat suratnya, loh itu ada di situ. Kalau ndak lihat suratnya di mejanya, ya baca di koran ada, di TV ada kok," ujar Mahfud dalam sebuah video yang diunggah di YouTube Mahfud MD Official pada Rabu (9/7/2025).
Mahfud menambahkan, jika surat tersebut belum sampai ke meja Puan, maka dengan mudah surat itu bisa dibaca dari media massa yang sudah memberitakannya.
Dia menilai pernyataan Puan sebagai sebuah alasan saja untuk menunda proses lebih lanjut.
"Memang harus diproses sesuai undang-undang. Kalau surat itu sudah diterima, maka kesekjenan DPR wajib memberi jawaban dan meneruskan surat tersebut ke pimpinan," tegas Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa dalam prosedur tata tertib DPR, setelah surat diterima oleh Sekretariat Jenderal, maka surat tersebut harus diteruskan kepada pimpinan.
Kemudian, pimpinan DPR akan memutuskan apakah surat tersebut layak untuk diproses lebih lanjut atau tidak.
"Sebab, jika surat pemakzulan ini diteruskan, maka akan menimbulkan konsekuensi politik yang besar," lanjutnya.
Mahfud juga menyoroti fakta bahwa meskipun masyarakat sudah ramai membicarakan surat pemakzulan tersebut, namun pimpinan DPR justru mengaku belum menerima surat itu.
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kement
NasionalJAKARTA Mantan Menteri Perdagangan periode 20152016, Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong, menyampaikan kekecewa
Hukum dan KriminalJAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, yang akrab disapa Tom Lembong, mengutip frasa legendaris Sudah, tapi belum
Hukum dan KriminalJAKARTA Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong, yang akrab disapa Tom Lembong, menyampaikan pleidoi (nota pembelaan
Hukum dan KriminalBANDA ACEH Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han)., turut hadir dalam Mus
NasionalKUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan vokasi di Indones
PendidikanJAKARTA Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan kurikulum kecerdasan buatan (AI) untuk diterapkan secara bertahap di jenjang pendidika
PendidikanJAKARTA Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menekankan perlunya pemetaan wilayah rawan pelemparan batu terhadap kereta api, se
NasionalPADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melun
PemerintahanPADANG LAWAS UTARA Bupati Padang Lawas Utara, Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., bersama Wakil Bupati H. Basri Harahap, menghadiri keg
Nasional