Purbaya Sebut DSI Akan Diawasi K/L: Biar Tak Jadi Monopoli Seenaknya
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan menempatkan sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga (K
EKONOMI
MEDAN - Pengamat sosial politik Sumatera Utara Wara Sinuhaji menilai sejak masih Partai Nasional Indonesia (PNI) hingga berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hingga berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara adalah salah satu wilayah basis konstituen kaum nasionalis dan wong cilik di republik ini.
"Saat ini pun PDIP masih menjadi pilihan utama masyarakat Sumut karena faktor Ketua Umumnya Megawati. Pesona Megawati kini malah menjadi perhatian luas karena keteguhan sikap politiknya," kata Wara Sinuhaji, akademisi asal USU yang dikenal dekat dengan aktivis 98, Kamis (17/7).
Dengan bekal sejarah panjang yang dimiliki PDIP, ia meyakini partai berlambang Kepala Banteng menjadi partai yang sulit ditaklukkan oleh parat lainnya.
Oleh karenanya, Wara menyebut sosok Megawati bakal secara aklamasi terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDIP periode 2025-2030.
Dan khusus di Sumatera Utara, pemilihan Ketua DPD PDIP Sumut menjadi sangat strategis karena akan sangat menentukan bagi keberhasilan PDIP mempertahankan pemenang Pemilu 2029 mendatang.
"Saya melihat siapa yang paling pas untuk menjadi ketua DPD adalah sosok yang bisa mengikuti keteguhan politik Ibu Megawati. Yaitu yang punya loyalitas, militan dan dekat dengan kader di akar rumput termasuk masyarakat bawah," kata Wara Sinuhaji menjawab wartawan.
Ia mengingatkan bahwa salah satu jati diri atau ikon PDIP adalah partainya "Wong Cilik". Tentu hal ini tidak sekedar slogan belaka melainkan harus menjadi jalan pengabdian nyata yang bisa dirasakan oleh rakyat.
"Nah siapa sosok yang selama ini sudah menunjukkan loyalitas, militansi dan dikenal dekat dengan wong cilik, saya kita itulah yang dibutuhkan untuk memimpin DPD PDIP Sumut," tegasnya.
Ia mengaku PDIP adalah partai besar sehingga cukup banyak kader internal di Sumut yang dianggap layak dan memenuhi kriteria. Beberapa nama yang cukup mapan dan telah muncul ke permukaan seperti Rapidin Simbolon, Paul Baja Siahaan, Trimedya Panjaitan, Mangapul Purba termasuk Nikson Nababan dinilai berpeluang.
Wara Sinuhaji tidak.menampik ketika wartawan menyebut kans Nikson Nababan cukup besar dengan latar belakangnya sebagai Ketua DPC PDIP Taput, mantan Bupati Taput 2 periode dan seorang enterpreneur.
Sebagai bupati yang dinilai berhasil memimpin dengan inovasi serta mengembangkan pemerintahan bersih, berwibawa dan pro rakyat kecil, Nikson Nababan kata Wara tentu wajar menjadi prioritas pilihan DPP.
"Saat ini Nikson Nababan tidak.menjabst bupati karena sudah 2 periode. Tentu DPP melihat potensi yang ada pada dirinya dan wajar diprioritaskan menjadi ketua DPD Sumut," urainya.
Ia menyebut di bawah kepemimpinan Megawati diyakini proses demokrasi pemilihan ketua DPD Sumut akan berjalan kondusif. Apalagi DPP selalu membuat petunjuk pelaksanaan musda dengan regulasi yang ada yakni penentuan Ketua ditetapkan oleh DPP.*
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan menempatkan sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga (K
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional yang terdiri dari mantan menteri hingga eks Gubernur Bank
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat ke l
EKONOMI
LANGKAT Seorang pemuda bernama M Sahili alias MS (21) tewas usai dikeroyok dan ditusuk sekelompok pria di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam
NASIONAL
BANTUL Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan ekonomi Indonesia sedang lesu di tengah maraknya keluhan soal sulitnya l
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mendesak pemerintah Indonesia membawa kasus dugaan penyiksaan terhadap sembilan warga neg
INTERNASIONAL
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman RI akan memeriksa Ketua Ombudsman RI nonaktif, Hery Susanto, terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kod
NASIONAL
MEDAN Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat kembali memanas. Mantan Kepala Dinas Pendid
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Jabatan Komandan Satuan Brigade Mobil (Dansatbrimob) Polda Aceh resmi diserahterimakan dari Kombes Pol Zuhdi Batubara kepada Ko
NASIONAL