JAKARTA — Usulan Partai NasDem agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat tanggapan dari Istana.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana Wapres berkantor di IKN.
Prasetyo menegaskan bahwa setiap masukan dari berbagai pihak terkait percepatan pembangunan IKN tetap diterima dan dihargai, namun keputusan strategis semacam itu belum menjadi prioritas saat ini.
Baca Juga:
"IKN, kita terima semua masukan, tapi tidak ada rencana seperti itu (Wapres berkantor di IKN)," ujar Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Prasetyo juga menyampaikan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah mengejar target pembangunan infrastruktur dasar IKN agar dapat mendukung seluruh fungsi pemerintahan.
Baca Juga:
"Sekarang Kepala Otorita IKN dan seluruh jajarannya sedang bekerja keras untuk mengejar target dari pemerintah, tiga tahun menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana yang kita perlukan," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memberikan perhatian khusus terhadap kelanjutan pembangunan IKN, dan telah meminta Otorita IKN menyelesaikan tahapan konstruksi utama secepat mungkin.
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Pemerintah menilai, pemindahan secara administratif hanya dapat dilakukan setelah infrastruktur utama seperti gedung-gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun.
"Hitung-hitungan kita, dalam tiga tahun ke depan, sarana dan prasarana pemerintahan harus rampung, sehingga nantinya bisa menampung seluruh fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN," jelasnya.
"Ini adalah syarat yang kami anggap harus ada, sebelum Bapak Presiden menandatangani Keppres pemindahan ibu kota," lanjut Prasetyo.
Sebelumnya, Partai NasDem menyampaikan usulan agar Wakil Presiden berkantor di IKN.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal