Adik Prabowo Tegaskan Program MBG Tetap Jalan: Tidak Akan Berhenti!
JAKARTA Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan Prog
NASIONAL
JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning, mengungkapkan kekhawatiran adanya upaya dari pihak tertentu untuk menekan elektabilitas partainya pada Pemilu 2029 mendatang.
Ia menyebut telah mendengar kabar bahwa ada pihak yang menargetkan suara PDIP hanya sebesar 7 persen.
"Saya dengar lho mereka menarget kita 7 persen di 2029. Mereka salah hitung. PDI Perjuangan tuh justru kalau diginiin malah terjadi kebangkitan," ujar Ribka saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).
Menurutnya, tekanan terhadap PDIP justru akan berbalik menjadi energi konsolidasi bagi para kader dan simpatisan.
Ia menegaskan bahwa sejarah partainya menunjukkan, semakin ditekan, maka semakin kuat pula semangat perjuangan di internal PDIP.
"Kalau kita diintimidasi, dicurangi, diabaikan, itu akan terus mengkonsolidasi. Jadi mereka itu salah hitung lawan kita," tegas Ribka.
Ribka enggan menyebut siapa pihak yang ia maksud.
Namun ia menilai adanya sinyal intimidasi dan tekanan hukum yang diarahkan kepada PDIP, termasuk kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, merupakan bagian dari upaya tersebut.
Ia bahkan menyinggung bahwa sasaran utamanya adalah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Sebenarnya kita tahu, sasaran itu sebenarnya Ibu Mega. Hasto itu kan sasaran antara," katanya.
Ribka juga menyebut bahwa partainya masih merasa dizalimi oleh sistem hukum, terutama pasca vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus suap Harun Masiku.
"PDI Perjuangan masih dikangkangi oleh hukum. PDI Perjuangan masih dizalimi oleh hukum," tambahnya.
Pernyataan Ribka disampaikan dalam momentum peringatan peristiwa Kudatuli, yang oleh PDIP dimaknai sebagai simbol perjuangan melawan intimidasi dan ketidakadilan terhadap partai.*
(d/a008)
JAKARTA Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan Prog
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menilai proses penanganan dugaan korupsi tata kelola Program Mak
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI UTARA Petugas Bandara Silangit bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara menggagalkan upaya pengiriman narkotika jen
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sikap Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara, dr. Yufly Yanza, menjadi sorotan setelah dinilai belum membe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menghadiri pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 yang digelar di Komple
PEMERINTAHAN
JAKARTA Dunia pers Indonesia kembali berduka. Wartawan senior sekaligus Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membantah informasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan Sekretaris Jenderal (Sekjen)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar, dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan penjara setelah dinyatakan terbuk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. OK. Saidin, SH, M.Hum, angkat bicara terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehSutrisno PangaribuanKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar akrobat politik dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT)
OPINI