Djarot Desak Penegak Hukum: Tangkap Harun Masiku, Jangan Korbankan Hasto

JAKARTA — PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alih-alih menjadikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai sasaran utama dalam kasus suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam acara talkshow memperingati 29 tahun Peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).

"Kalau mau fair betul, ya tangkaplah Harun Masiku. Jangan kemudian Mas Hasto dikorbankan. Inilah praktik dari politisasi hukum," tegas Djarot.

Menurut Djarot, vonis 3,5 tahun penjara terhadap Hasto adalah bentuk kriminalisasi terhadap sikap politik yang berbeda.

Ia menyebut bahwa dakwaan terhadap Hasto hanya berdasar pada bukti tidak kuat, seperti percakapan WhatsApp, dan bukan berdasarkan fakta hukum yang jelas.

Djarot menyebut proses hukum terhadap Hasto lebih menyerupai forum politik ketimbang peradilan hukum.

Ia bahkan menyebut Hasto sebagai tahanan politik.

"Ini persoalan politik dan Pak Sekjen itu menjadi tahanan politik. Karena berbeda dengan penguasa, berbeda dengan raja yang tidak mau dikritik, maka dicari-cari kesalahannya," ungkapnya.

Ia pun mengutip pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang selalu menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Djarot memperingatkan agar kekuasaan tidak digunakan untuk mengkriminalisasi lawan politik.

Sementara itu, Penasihat Hukum sekaligus Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyatakan partainya tetap konsisten memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum.

Meski menghormati putusan pengadilan, pihaknya sedang menyiapkan langkah hukum selanjutnya.

"Kami menghormati putusan tersebut dan ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya bahwa hukum tidak boleh menjadi alat politik," kata Ronny.

Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu salinan putusan secara lengkap sebelum menentukan upaya hukum lanjutan.

Terlepas dari vonis pengadilan, Djarot menegaskan bahwa Hasto Kristiyanto tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Adapun dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah dalam perkara suap terhadap Wahyu Setiawan terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024.

Hasto dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara serta denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.*

(cn/a008)