Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA - Partai Demokrat secara tegas membantah tudingan yang menyebut partai berlambang mercy itu berada di balik maraknya isu dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden RI Joko Widodo.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan bentuk fitnah serta upaya adu domba politik.
"Istilah 'partai biru' yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan insinuasi menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami," ujar Herzaky kepada wartawan, Senin (28/7/2025).
Herzaky juga menegaskan bahwa Roy Suryo, salah satu tokoh yang cukup vokal dalam isu ini, sudah tidak lagi menjadi bagian dari Partai Demokrat sejak 2019. Roy mengundurkan diri karena perbedaan pandangan yang tidak sejalan dengan arah kebijakan partai.
"Roy Suryo bukan kader kami lagi. Tuduhan bahwa Demokrat terlibat hanya karena pernyataan Roy adalah asumsi keliru dan manipulatif," tegas Herzaky.
Selain membantah keterlibatan, Herzaky juga mengungkapkan bahwa hubungan antara keluarga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tetap harmonis dan saling menghormati.
"Bahkan, Wapres Gibran dan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Mas AHY," tambah Herzaky. Sebagai bentuk timbal balik, elite Demokrat juga menghadiri Kongres PSI, dan Gibran sempat menjenguk langsung Pak SBY saat dirawat di RSPAD.
Herzaky menyayangkan adanya pihak-pihak yang berusaha memperkeruh suasana dengan menjadikan isu ini sebagai alat politik.
"Kami mencermati adanya upaya untuk mengadu domba Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Tindakan seperti ini tidak etis dan mencederai semangat demokrasi," ucapnya.
Partai Demokrat berharap klarifikasi ini mampu memberikan kejelasan kepada publik sekaligus meredam spekulasi yang tak bertanggung jawab.*
(oz/j006)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL