Megawati Tegur Keras PDIP Jawa Tengah: Jangan Lagi Permalukan Saya!

BALI - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melontarkan teguran keras kepada pengurus PDIP Jawa Tengah saat menyampaikan pidato politik dalam Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center.

Ia menegaskan bahwa Jawa Tengah, yang selama ini dikenal sebagai lumbung suara PDIP, tidak boleh lagi mengecewakan partai maupun dirinya secara pribadi.

"Awas lho, jangan memalukan saya lagi lho. Ah, enggak usah teriak-teriak. Yang penting kerjaan. Itu adalah arahan saya," tegas Megawati di hadapan para kader, Sabtu malam.

Megawati mengungkapkan kekecewaannya atas menurunnya semangat juang dan kerja nyata kader PDIP di Jateng, meski provinsi tersebut dikenal sebagai daerah yang selalu menyumbang kemenangan besar untuk PDIP dalam tiga pemilu berturut-turut.

"Tiga kali berturut, menang terus. Jawa Tengah! Tapi sekarang semangatnya mulai melemah. Jangan cuma pintar bicara," ujar Presiden ke-5 RI tersebut.

Bukan Retorika, Tapi Kerja Nyata

Dalam pidatonya, Megawati menekankan pentingnya konsolidasi partai berbasis ideologi, bukan sekadar politik pencitraan atau euforia di forum-forum partai. Ia menyatakan bahwa partai memerlukan kader yang betul-betul menyatu dengan rakyat dan memahami perjuangan dari bawah.

"Saya tidak butuh kader yang hanya pandai beretorika. Saya butuh kader yang rela turun ke bawah, ke akar rumput."

Megawati juga kembali mengingatkan bahwa kesetiaan kader terhadap partai dan ideologi banteng adalah harga mati. "Jangan terjebak politik populer. Kader harus membumikan ideologi banteng, bekerja nyata untuk rakyat."

Sinyal Kuat untuk Konsolidasi Jelang 2029

Teguran ini menjadi sinyal serius dari Megawati bahwa PDIP tengah mempersiapkan konsolidasi internal yang kuat, terutama di wilayah strategis seperti Jawa Tengah, menghadapi dinamika politik pasca-Pemilu 2024 dan menuju 2029.

Langkah ini juga menunjukkan bahwa Megawati masih mengontrol penuh arah strategis partai dan tidak akan segan memberikan peringatan keras jika ada potensi penurunan loyalitas atau performa politik di daerah basis suara.*