Prabowo Absen di Zikir Kebangsaan Monas, Menag Ungkap Alasan di Baliknya
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto batal menghadiri kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas)
NASIONAL
JAKARTA – Peneliti sekaligus aktivis, dr. Tifauzia Tyassuma, mengumumkan rampungnya buku hasil riset timnya yang mengulas keabsahan dokumen dan perilaku kekuasaan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Karya yang diberi judul "Jokowi's White Paper: Kajian Digital Forensik, Telematika, dan Neuropolitika atas Keabsahan Dokumen dan Perilaku Kekuasaan" ini merupakan hasil kolaborasi tiga penulis dengan latar belakang keahlian berbeda.
"Alhamdulillah, penelitian ini telah tuntas. Kami memutuskan untuk menerbitkannya dalam bentuk buku agar bisa menjangkau pembaca lebih luas, tidak hanya terbatas pada kalangan akademik," ujar dr. Tifa, Senin (11/8/2025).
Buku tersebut akan hadir dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris.
Versi internasionalnya direncanakan terbit di Amazon, sementara versi Indonesia akan didistribusikan dalam format cetak dan digital.
Menurut dr. Tifa, penerbitan ini dimaksudkan sebagai catatan sejarah dan sarana pembelajaran bagi publik.
"Ini bukan penghakiman, melainkan upaya pembelaan terhadap kebenaran dengan metodologi ilmiah. Jika ada pihak yang berbeda pandangan, kami persilakan untuk menjawab dengan riset dan publikasi serupa," tegasnya.
Dr. Tifa menambahkan, buku adalah media yang tahan terhadap upaya pembungkaman.
"Manusia bisa dibungkam, tetapi buku akan tetap berbicara, dengan atau tanpa kami," imbuhnya.
Nama dr. Tifa selama ini dikenal publik karena aktif menyoroti isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, bersama Roy Suryo dan Rismon Hasiholan Sianipar.
Polemik ini sempat mencuat pada 2022, ketika UGM menyatakan Jokowi merupakan lulusan sah Fakultas Kehutanan angkatan 1980 yang lulus pada 1985.
Isu kembali memanas pada April 2025, ketika Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi terbuka.
Meski begitu, Bareskrim Polri pada Mei 2025 menegaskan hasil pemeriksaan forensik membuktikan ijazah tersebut asli dan sesuai standar administrasi UGM era 1980-an.
Sejumlah akademisi UGM, termasuk Guru Besar Psikologi Prof. Koentjoro, menilai perdebatan ini cenderung bersifat politis.
"Jika bukti otentik sudah diverifikasi, seharusnya polemik ini dapat diakhiri," ujarnya.
Peluncuran Jokowi's White Paper diperkirakan akan membuka kembali ruang diskusi, baik di ranah akademis maupun publik.
Dr. Tifa menyatakan penelitian ini tidak hanya membahas dokumen, tetapi juga mengulas gaya kepemimpinan dan pola kekuasaan Presiden Joko Widodo.
"Buku ini akan menjadi saksi dan pembela di masa depan, jika suatu hari kami kesulitan berbicara," pungkasnya.*
(ia/a008)
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto batal menghadiri kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas)
NASIONAL
JAKARTA Youtuber sekaligus streamer Muhammad Jannah alias Bigmo dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan mengeksploitasi anak untuk ke
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meresmikan penerbangan perdana Wings Air rute Bandara Internasional Ku
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh mengajak masyarakat mengunjungi pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas yang
NASIONAL
KUPANG Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh kader dan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ag
POLITIK
LANGKAT Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumut Maulana Muttaqien, Sabtu (1/8/2026), secara
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menilai keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semestinya diukur dari banyaknya pe
NASIONAL
JAKARTA Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, dipadati ribuan jemaah yang menghadiri kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan, Sabtu (
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi ancaman kekeringan yang berpotensi ter
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung Program Sekolah Rakyat melalui pembi
NASIONAL