JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Wachid, menanggapi wacana publik mengenai tunjangan perumahan anggota dewan yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan.
Menurutnya, hingga saat ini ia belum memeriksa langsung rincian tunjangan yang diterima sejak dilantik pada November 2024 lalu.
"Aku belum cek," kata Abdul Wachid saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Baca Juga:
Abdul Wachid mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai besaran tunjangan perumahan tersebut secara negatif.
Ia menjelaskan, tidak semua anggota dewan merasa terbantu sepenuhnya dengan nominal tersebut, karena sebagian harus menambah biaya pribadi untuk menyewa rumah di Jakarta.
Baca Juga:
"Kami mendapat tunjangan perumahan, tapi kami sendiri yang mencari tempat tinggal atau mengontrak. Bahkan ada yang merasa masih kurang, karena harga sewa rumah di sekitar Senayan cukup tinggi," ujarnya.
Ia juga menyayangkan adanya kesan publik bahwa anggota DPR menerima banyak fasilitas tambahan.
"Justru kadang kami merasa pas-pasan, tetapi di luar seolah-olah terlihat seperti mendapat gaji tambahan besar, padahal tidak seperti itu," tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut bahwa tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta masih berada dalam batas kewajaran.
Menurutnya, biaya sewa rumah di sekitar kompleks DPR bisa mencapai lebih dari Rp70 juta per bulan, tergantung lokasi dan fasilitas.
"Saya kira masih masuk akal. Itu untuk anggota DPR yang tidak menempati rumah dinas. Kalau pimpinan DPR tidak menerima tunjangan ini karena sudah disediakan rumah dinas," ujar Adies.
Tunjangan perumahan kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa anggaran tersebut sudah mulai dicairkan sejak awal 2025.
Sejumlah pihak meminta transparansi penggunaan anggaran dan kejelasan dasar hukum pemberian tunjangan, mengingat sensitivitas isu kesejahteraan pejabat publik di tengah tekanan ekonomi masyarakat.
Meskipun demikian, pimpinan DPR meminta masyarakat untuk memahami bahwa seluruh kebijakan mengenai tunjangan telah diatur dan disesuaikan berdasarkan regulasi yang berlaku, termasuk kajian kelayakan berdasarkan kondisi pasar properti di Ibu Kota.*
(bs/a008)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
