Salah satu argumen yang disebutkan adalah dugaan inkonsistensi dalam proses pemilihan Wapres, merujuk pada putusan MK terhadap Pasal 169 huruf Q UU Pemilu yang dianggap cacat hukum acara.
Selain itu, forum tersebut juga menyampaikan sejumlah permasalahan masa lalu Gibran yang dianggap mencerminkan sikap pribadi yang tidak layak, termasuk penggunaan akun media sosial yang kontroversial.
Meski demikian, DPR tampak memilih tidak memroses surat tersebut lebih lanjut dan belum ada kejelasan soal kelanjutan tanggapan resmi dari lembaga perwakilan rakyat tersebut.*
(bb/a008)
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai dalam rangka pend
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Pendidikan dalam keluarga harus dimulai dari penanaman akidah yang benar, pembiasaan ibadah sejak dini, serta pembentukan akh
AGAMA
MEDAN Proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang sebelumnya ditargetkan selesai pada Februari 2026 hingga kini belum sepenuhnya dap
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Oknum camat di Kabupaten Deli Serdang yang sempat dinonaktifkan setelah menjadi sorotan publik kini kembali aktif bertugas.
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Kabupaten Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut sepakat memperketat pengawasan distribusi L
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima kunjungan kerja jajaran PLN UP3 Rantau Prapat di Ruang Hijau Rumah Dinas Bupati Asaha
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menyerahkan bantuan keuangan khusus sebesar Rp30 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, Provinsi
PEMERINTAHAN
ENDE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak boleh menjadi pesaing bagi
EKONOMI
JAKARTA Dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka. Kali ini, muncul temuan terkait pengadaan
HUKUM DAN KRIMINAL
