Hal ini dinilai sebagai campur tangan politis yang berpotensi memecah organisasi.
Sekjen DPP APDESI, Sumali, menegaskan kepada media bahwa Yandri "sangat mengetahui bahwa APDESI Anwar Sadat tidak memiliki legalitas, namun tetap memfasilitasi acara mereka. Itu jelas intervensi," kata dia.
APDESI yang sah juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan pemberhentian Yandri jika tetap memfasilitasi kegiatan kubu tandingan tersebut.*