Bukan Lagi Pukul Rata Rp 6 Juta, BGN Rombak Formula Insentif Dapur Makan Bergizi Gratis
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan perubahan skema insentif operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Politisi senior Partai Golkar, Adies Kadir, resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai anggota DPR RI terhitung mulai Senin, 1 September 2025. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, pada Minggu (31/8/2025).
Langkah penonaktifan ini dilakukan tak lama setelah pernyataan kontroversial Adies terkait kenaikan tunjangan DPR RI menjadi sorotan publik dan menuai respons keras dari masyarakat, terutama di tengah situasi demonstrasi yang memanas dalam beberapa waktu terakhir.
"Pencopotan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami menyikapi dinamika di masyarakat. Partai Golkar memutuskan menonaktifkan Adies Kadir demi menjaga kepercayaan publik," ujar Sarmuji dalam keterangannya.
Pernyataan soal Tunjangan DPR yang Viral
Adies Kadir sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029. Namanya menjadi pusat perhatian setelah membeberkan sejumlah komponen kenaikan tunjangan DPR, seperti:
Tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta.
Tunjangan transportasi/bensin naik dari Rp4–5 juta menjadi Rp7 juta.
Dalam keterangannya pada Selasa (19/8/2025), Adies menyatakan,
"Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras dan telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR."
Namun, keesokan harinya, Adies menarik ucapannya dan meralat bahwa tidak ada kenaikan tunjangan bagi anggota dewan. Kendati begitu, video pernyataan awalnya telah terlanjur viral dan memicu gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat.
Jejak Karier Politik Adies Kadir
Adies Kadir merupakan politisi kawakan asal Balikpapan, lahir 17 Oktober 1968. Ia menempuh pendidikan Teknik Sipil di Universitas Wijaya Kusuma dan meraih gelar Sarjana Hukum serta Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya.
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan perubahan skema insentif operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau
PEMERINTAHAN
TAPAKTUAN Personel Polsek Tapaktuan, Polres Aceh Selatan, bergerak cepat menangani tanah longsor yang menutup sebagian badan jalan menuju
PERISTIWA
BENER MERIAH Kapolres Bener Meriah AKBP Ricki Nugraha melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Polsek Syiah Utama, Kamis (17/9/2026). Dal
PEMERINTAHAN
BATU BARA Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan kembali ditunjukkan Pemerintah Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Ka
NASIONAL
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menandatangani komitmen bersama perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan ko
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mendorong percepatan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewen
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution mengunjungi Gedung PKK Kota Tanjungba
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menargetkan 1.000 siswa menerima bantuan melalui Program Tebus Ijazah pada 2026. Hingga saat ini, seba
PENDIDIKAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengakui banyak terjadi kasus gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan program Makan Be
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menilai perombakan kabinet atau reshuffle menjelang dua tahun masa pemerintahannya merupakan hal yang lo
POLITIK