Buruh Soroti Kebijakan WFH ASN: Efisiensi atau Ganggu Pelayanan Publik?
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menanggapi wacana pemerintah mengenai penerapan kebijakan work
NASIONAL
JAKARTA – Gaji bersih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi turun menjadi Rp 65,5 juta per bulan, menyusul keputusan penghentian tunjangan perumahan mulai 31 Agustus 2025.
Kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap gelombang demonstrasi mahasiswa dengan tuntutan 17+8, yang menyoroti besarnya fasilitas dan tunjangan wakil rakyat di tengah sorotan publik terhadap kinerja parlemen.
Berdasarkan dokumen resmi mengenai hak keuangan DPR per September 2025, take home pay (THP) anggota DPR kini tercatat sebesar Rp 65.595.730 setelah dipotong pajak penghasilan.
Langkah ini merupakan bagian dari reformasi internal DPR yang diumumkan dalam rapat konsultasi pimpinan dan fraksi pada Kamis (4/9/2025).
Rincian Gaji dan Tunjangan Terbaru Anggota DPR
Dalam komponen gaji dan tunjangan anggota DPR, terdapat dua kategori besar:
1. Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan (Total Rp 16,7 juta):
- Gaji pokok: Rp 4.200.000
- Tunjangan suami/istri: Rp 420.000
- Tunjangan anak: Rp 168.000
- Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000
- Tunjangan beras: Rp 289.000
- Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
2. Tunjangan Konstitusional (Total Rp 57,4 juta):
- Biaya komunikasi intensif: Rp 20.000.000
- Tunjangan kehormatan: Rp 7.100.000
- Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 4.800.000
- Honorarium fungsi legislasi: Rp 8.400.000
- Honorarium fungsi pengawasan: Rp 8.400.000
- Honorarium fungsi anggaran: Rp 8.400.000
Dari jumlah bruto Rp 74.200.000, dilakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% dari komponen tunjangan konstitusional (Rp 8.604.270).
Setelah pajak, total gaji bersih anggota DPR menjadi Rp 65.595.730 per bulan.
Enam Keputusan Reformasi Internal DPR
Pemangkasan tunjangan ini merupakan bagian dari enam poin keputusan DPR yang disepakati dalam rapat pimpinan dan fraksi, yaitu:
- Menghapus tunjangan perumahan bagi anggota DPR mulai 31 Agustus 2025.
- Moratorium kunjungan luar negeri, kecuali untuk undangan resmi kenegaraan.
- Pemangkasan fasilitas tambahan, termasuk biaya langganan listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.
- Penghentian hak keuangan bagi anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politik.
- Koordinasi dengan partai politik terkait proses penonaktifan melalui mahkamah partai.
- Penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen lembaga legislatif untuk merespons aspirasi rakyat.
Ia menekankan bahwa DPR berkomitmen memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan akuntabilitas di tengah meningkatnya tekanan publik.
"Ini bukan hanya tentang pemangkasan angka, tetapi juga tentang memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa DPR bekerja sesuai dengan prinsip efisiensi dan transparansi," ujar Dasco dalam konferensi pers, Jumat (5/9/2025).
Kebijakan ini menjadi momen penting dalam sejarah parlemen Indonesia, menunjukkan bahwa desakan publik dapat mendorong perubahan nyata di lembaga perwakilan rakyat.*
(bs/a008)
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menanggapi wacana pemerintah mengenai penerapan kebijakan work
NASIONAL
JAKARTA Facebook, yang kini berada di bawah payung Meta, meluncurkan program baru bernama Creator Fast Track yang menawarkan bayaran hingg
SAINS DAN TEKNOLOGI
WASHINGTON D.C. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengonfirmasi pada Kamis (19/3/2026) bahwa dirinya telah memperingatkan Perda
INTERNASIONAL
ACEH BESAR Tiga doa Malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi renungan mendalam bagi umat Islam di penghujung bulan Ra
AGAMA
OlehMarsudin Nainggolan.ADA satu jenis hukuman yang tidak pernah dijatuhkan di ruang sidang, tetapi dampaknya bisa jauh lebih panjang dari
OPINI
JAKARTA Jelang Lebaran 2026, para pemain FC Mobile dapat merayakan dengan hadiah spesial dari EA Sports melalui serangkaian kode redeem te
ENTERTAINMENT
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang resmi mengubah pola pembayaran honor bilal mayit dan penggali kubur. Yang sebelumnya diba
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pentingnya perusahaan memandang mudik pekerja sebagai bagian dari upaya m
NASIONAL
SIMALUNGUN Mantan fungsionaris DPC PDIP Kabupaten Simalungun, Sarmuliadin Sinaga, mempertanyakan mengapa Konfercab (Konferensi Cabang) P
POLITIK
YOGYAKARTA Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengimbau para elite bangsa untuk menjadi teladan dalam menjaga p
NASIONAL