DPR Minta Angga Raka Mundur dari Wamen Komdigi Usai Jabat Kepala BKP

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, meminta Angga Raka Prabowo untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) usai dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) pada Rabu, 17 September 2025.

Rizal menilai, jabatan baru Angga Raka sebagai Kepala BKP menuntut fokus dan tanggung jawab besar dalam membangun sistem komunikasi pemerintah yang strategis, terencana, dan responsif.

Oleh karena itu, menurutnya, tidak ideal jika jabatan tersebut dirangkap dengan posisi Wamen Komdigi.

Baca Juga:

• Kepala Kantor Pertanahan Tabanan Hadiri Rapat Percepatan Digitalisasi Pelayanan Publik Bersama Komisi II DPR RI di Bali

"Sebaiknya Angga mundur dari kursi Wamen Komdigi, karena tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sangat berat," ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9).

Rizal menambahkan, sebagai Kepala BKP, Angga memiliki tugas utama untuk menerjemahkan pemikiran dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto ke dalam pesan yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan multitafsir di tengah publik.

"Angga Raka harus betul-betul bisa menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo, sehingga pesan presiden bisa disampaikan dengan baik, jelas, dan tidak menimbulkan kerancauan," tegasnya.

Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) merupakan transformasi dari Presidential Communication Office (PCO) yang sebelumnya dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Dalam struktur barunya, BKP diharapkan dapat menjadi pusat kendali komunikasi publik yang lebih terintegrasi dan proaktif dalam menyampaikan pesan-pesan pemerintah.

Menurut Rizal, tantangan komunikasi di era pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan akan semakin kompleks, sehingga diperlukan strategi yang matang dan sistem yang solid.

"Badan komunikasi harus menyusun strategi komunikasi yang terencana dengan baik. Dengan begitu, setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami publik secara jelas dan tidak multitafsir," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya aliran informasi yang aktual dan akurat dari lapangan ke Presiden agar setiap isu di masyarakat bisa direspons cepat dan tepat.

Saat ini, Angga Raka diketahui memegang sedikitnya tiga posisi penting sekaligus, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Komisaris Utama PT Telkom Indonesia.

Menanggapi sorotan tersebut, Angga sebelumnya menyatakan bahwa jabatan barunya di BKP masih sejalan dengan tugas-tugas di Komdigi, khususnya dalam hal koordinasi komunikasi publik.

"Fungsi di Wamenkomdigi masih di komunikasi publik kan, dan ada juga di bawahnya kita mengkoordinasikan lembaga-lembaga penyiaran, lembaga-lembaga komunikasi publik, jadi intinya itu perkuatan di bidang komunikasi," kata Angga di Istana Kepresidenan, Rabu (17/9).

Namun, dorongan agar ia fokus hanya pada satu jabatan terus bergema dari parlemen.

Rizal menyarankan pemerintah mempertimbangkan efektivitas komunikasi publik dalam menentukan struktur organisasi dan pengisian posisi strategis, demi menghindari tumpang tindih kewenangan serta kebingungan di tengah masyarakat.*

(cn/a008)

Kepala Kantor Pertanahan Tabanan Hadiri Rapat Percepatan Digitalisasi Pelayanan Publik Bersama Komisi II DPR RI di Bali

DPR Desak Kepolisian dan Kejaksaan Lindungi Saksi dan Korban: Kewajiban Bukan Permintaan!

Puan Maharani Disorot Tak Hormat Saat Lagu Kebangsaan di Putar,Netizen Sindir: 'Udah Kayak yang Punya Negara'

Eks Danjen Kopassus: Geng Solo Harus Disingkirkan dari Kabinet, Ada Dugaan Korupsi

DPR Soroti Tantangan Menkopolkam Baru: Dari Demokrasi Cacat hingga Sengketa Blok Ambalat

KSJ Sambut Pelantikan Afriansyah Noor Jadi Wamenaker: Harapan Baru untuk Buruh dan Generasi Muda