JAKARTA – Dalam kurun waktu satu tahun masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah melakukan tiga kali perombakan kabinet (reshuffle) sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan dan mempercepat pencapaian target-target strategis nasional.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyatakan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan presiden.
"Ini sepenuhnya merupakan kedaulatan Bapak Presiden. Beliau yang paling tahu siapa saja pembantu yang perlu dilakukan penguatan," ujar Eddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Eddy, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, meyakini reshuffle dilakukan untuk mempercepat kinerja kabinet dan meningkatkan hasil kerja pemerintahan.
"Agar pencapaian-pencapaian yang saat ini sudah dihasilkan bisa lebih cepat lagi dan meningkat," tambahnya.
Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari 2025, di mana Satryo Soemantri Brodjonegoro dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek).
Satryo sebelumnya menjadi sorotan publik usai rekaman suara yang diduga berisi kemarahannya kepada pegawai rumah dinas viral di media sosial. Ia juga dituding semena-mena dalam mencopot pejabat di kementeriannya.
Aksi protes bahkan sempat dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian tersebut.
Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Brian Yuliarto untuk mengisi posisi Mendikti Saintek.
Selanjutnya, pada 8 September 2025, Presiden Prabowo melakukan reshufflekabinet kedua dengan mengganti lima menteri sekaligus: - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa - Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) digantikan oleh Ferry Juliantono - Budi Gunawan (Menko Polhukam) digantikan oleh Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pelaksana ad interim - Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran) digantikan oleh Mukhtarudin - Dito Ariotedjo (Menpora), posisinya masih kosong saat itu
Dalam reshuffle ini, Presiden juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah, yang dipimpin oleh Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri.