Hendak Terbang ke NTB, Pria Asal Aceh Tertangkap Bawa 1 Kilogram Sabu di Bandara Silangit
TAPANULI UTARA Petugas Bandara Silangit bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara menggagalkan upaya pengiriman narkotika jen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Dalam kurun waktu satu tahun masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah melakukan tiga kali perombakan kabinet (reshuffle) sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan dan mempercepat pencapaian target-target strategis nasional.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyatakan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan presiden.Baca Juga:
"Ini sepenuhnya merupakan kedaulatan Bapak Presiden. Beliau yang paling tahu siapa saja pembantu yang perlu dilakukan penguatan," ujar Eddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Eddy, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, meyakini reshuffle dilakukan untuk mempercepat kinerja kabinet dan meningkatkan hasil kerja pemerintahan.
"Agar pencapaian-pencapaian yang saat ini sudah dihasilkan bisa lebih cepat lagi dan meningkat," tambahnya.
Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari 2025, di mana Satryo Soemantri Brodjonegoro dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek).
Satryo sebelumnya menjadi sorotan publik usai rekaman suara yang diduga berisi kemarahannya kepada pegawai rumah dinas viral di media sosial. Ia juga dituding semena-mena dalam mencopot pejabat di kementeriannya.
Aksi protes bahkan sempat dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian tersebut.
Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Brian Yuliarto untuk mengisi posisi Mendikti Saintek.
Selanjutnya, pada 8 September 2025, Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet kedua dengan mengganti lima menteri sekaligus:
- Sri Mulyani (Menteri Keuangan) digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa
- Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) digantikan oleh Ferry Juliantono
- Budi Gunawan (Menko Polhukam) digantikan oleh Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pelaksana ad interim
- Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran) digantikan oleh Mukhtarudin
- Dito Ariotedjo (Menpora), posisinya masih kosong saat itu
Dalam reshuffle ini, Presiden juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah, yang dipimpin oleh Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri.
Tak berselang lama, sembilan hari setelah reshuffle jilid II, atau tepatnya pada 17 September 2025, Presiden kembali melakukan reshuffle kabinet jilid III.
Dalam reshuffle ini, Prabowo melantik dua menteri dan tiga wakil menteri:
- Djamari Chaniago sebagai Menko Polhukam
- Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga
- Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Langkah reshuffle beruntun ini menunjukkan dinamika politik dan tata kelola pemerintahan yang terus bergerak cepat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.*
(tb/M/006)
TAPANULI UTARA Petugas Bandara Silangit bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara menggagalkan upaya pengiriman narkotika jen
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sikap Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara, dr. Yufly Yanza, menjadi sorotan setelah dinilai belum membe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menghadiri pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 yang digelar di Komple
PEMERINTAHAN
JAKARTA Dunia pers Indonesia kembali berduka. Wartawan senior sekaligus Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membantah informasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan Sekretaris Jenderal (Sekjen)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar, dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan penjara setelah dinyatakan terbuk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. OK. Saidin, SH, M.Hum, angkat bicara terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehSutrisno PangaribuanKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar akrobat politik dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT)
OPINI
MEDAN Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM) menolak keras wacana yang mengusulkan pengemudi ojek daring (ojol) dikategorikan sebagai p
NASIONAL
JAKARTA Safari politik Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan berlanjut ke Jawa Tengah setelah rangkaian kunjungan ke sejumlah daera
POLITIK