Dedi Mulyadi Desak Pemerintah Umumkan Daerah ‘Numpuk Anggaran’ Rp 234 Triliun

JAWA BARAT— Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, meminta pemerintah pusat secara transparan mengumumkan daerah-daerah yang penyerapan belanja daerahnya masih kurang optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi data dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebutkan adanya dana daerah yang menumpuk di perbankan mencapai Rp 234 triliun, tanpa menyebutkan daerah mana saja yang dimaksud.

Dedi, yang daerahnya baru-baru ini mendapat apresiasi sebagai salah satu daerah dengan penyerapan anggaran terbaik dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menilai bahwa kondisi pengelolaan keuangan di setiap daerah sangat beragam.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Hadiri Rakor Inflasi, Serap Arahan Menkeu soal Percepatan Belanja

"Kita mengetahui bahwa daerah itu terdiri dari kabupaten, kota, dan provinsi. Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan keuangan daerahnya demi kepentingan masyarakat," ujar Dedi dalam video, Senin (20/10/2025).

Menurut Dedi, tidak sedikit daerah yang mengalami kesulitan dalam membelanjakan anggaran sehingga dana daerah justru tersimpan dalam bentuk deposito atau tabungan di bank daerah masing-masing.

"Nah tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik, sehingga tidak membangun opini seolah-olah semua daerah tidak mampu mengelola keuangan dengan baik," katanya.

Dedi menambahkan, ketidakjelasan data tersebut berpotensi merugikan daerah-daerah yang telah bekerja maksimal dalam pengelolaan anggaran. "Efeknya adalah, daerah yang bekerja baik bisa terkena dampak negatif, sehingga daya dukung fiskal mereka menurun dan berdampak buruk pada kinerja pembangunan," tambahnya.

Oleh karena itu, Dedi mengusulkan agar pemerintah pusat secara transparan menyebutkan secara spesifik daerah-daerah yang belum membelanjakan anggaran dengan optimal dan masih menyimpan dana besar di perbankan.

"Daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, lebih baik diumumkan saja daerah mana saja yang belum mengelola anggarannya dengan baik," tegas Dedi.

Gubernur yang akrab disapa KDM ini menegaskan, langkah tersebut bukan hanya untuk transparansi, tetapi juga untuk menghormati dan memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang telah berkontribusi secara optimal dalam pengelolaan keuangan publik.*

(kp/M/006)

Wagub Sumut Surya Hadiri Rakor Inflasi, Serap Arahan Menkeu soal Percepatan Belanja

Menkeu Purbaya Pastikan BLT Rp30 Triliun Aman dari APBN: Kita Kaya Kok!

Prabowo: Tak Apa Dibenci Koruptor, Asal Rakyat Dukung Saya

Prabowo Puji Kepala BGN Kembalikan Rp70 Triliun: “Langka, Ini Tindakan Seorang Patriot”

Gus Ipul: BLT Tambahan Sasar KPM Baru dan Eksisting, Total Rp100 T

Menkeu Purbaya Akui Blokir Anggaran oleh Sri Mulyani Hambat Serapan Kementerian