Survei Membuktikan: Cuma 2% Responden Sangat Puas dengan Kinerja wapres Gibran bin Jokowi

JAKARTA- Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk "Satu Tahun Pemerintahan: Evaluasi dan Catatan Publik" mengungkap temuan menarik terkait persepsi publik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Meskipun pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming baru berjalan satu tahun, tren kepuasan publik terhadap posisi wakil presiden menunjukkan angka yang relatif rendah.

Menurut hasil survei, hanya 2 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Gibran. Sementara 27 persen menyatakan puas, sehingga total kepuasan hanya 29 persen.

Sebanyak 34 persen responden mengaku cukup puas, sedangkan 32 persen menyatakan tidak puas, dan 5 persen lainnya sangat tidak puas.

Direktur IPO Dedi Kurnia Syah menegaskan bahwa survei ini tidak dimaksudkan untuk menguji kinerja Gibran secara teknis.

Sebab, jabatan wakil presiden secara konstitusional tidak memiliki kewenangan melekat, kecuali dalam pelaksanaan tugas presiden.

Pertanyaan ini hanya mengukur seberapa puas publik terhadap keberadaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendampingi Presiden Prabowo Subianto," jelas Dedi, Selasa (21/10/2025).

Rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap Gibran sesungguhnya merefleksikan dilema klasik peran wakil presiden di Indonesia.

Dalam sistem presidensial, Wapres cenderung memiliki fungsi simbolik dan terbatas pada mandat presiden. Akibatnya, ruang gerak politik Gibran relatif sempit, sehingga ekspektasi publik tidak sepenuhnya dapat dijawab melalui kebijakan atau program konkret.

Selain itu, latar belakang Gibran sebagai figur muda yang naik ke panggung nasional melalui jalur politik elektoral juga berpengaruh terhadap ekspektasi publik.

Sebagian masyarakat menganggap kehadirannya sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan, namun di sisi lain muncul keraguan terhadap kapasitas dan pengalaman politiknya.Hal inilah yang dapat memperlebar jurang antara harapan publik dan persepsi kinerja.

Pemerintahan Prabowo–Gibran dibangun di atas koalisi politik besar yang relatif solid. Namun, koalisi besar tidak selalu berarti stabilitas persepsi publik terhadap semua unsur kepemimpinan.