Resmi Mulai Besok! Ekspor Batu Bara hingga CPO Masuk Masa Transisi Satu Pintu Lewat PT DSI
JAKARTA Pemerintah resmi memulai masa transisi kebijakan ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas sumber daya alam strategis melalui P
EKONOMI
JAKARTA - Aktivis kesehatan sekaligus dokter, Tifauzia Tyassuma, kembali melempar kritik keras kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dalam sebuah pernyataan publik, ia mengaitkan penetapan dirinya sebagai tersangka dengan isu yang disebutnya tengah ditakuti pihak Istana: pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pernyataan pada Selasa, 11 November 2025, Dokter Tifa menyebut penetapan dirinya, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar sebagai tersangka pada 7 November lalu memiliki keterkaitan dengan kembalinya Roy dari Australia.Baca Juga:
"Kenapa di tanggal 7 November beberapa hari setelah Mas Roy Suryo pulang dari Sydney? Itu yang bikin dia (Jokowi) sangat ketakutan. Itulah yang membuat kami segera masuk menjadi tersangka. Apa yang ditakuti Jokowi saat ini? Pemakzulan Gibran," ujar Tifa.
Ia mengeklaim pihaknya tengah menyiapkan kajian hukum dan dokumen untuk proses pemakzulan tersebut.
Sebut 'Gibran Black Pepper' sebagai Pemicu
Tifa juga menyebut Presiden Joko Widodo resah terhadap peluncuran dua buku kritik yang disusun bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar: "Jokowi Black Paper" dan "Gibran Black Pepper".
"Itu yang dia takutkan. Jokowi Black Paper sudah diselesaikan setengah oleh Bang Rismon, dan saya menyelesaikan bagian lainnya bersama Mas Roy. Bukunya sudah kami launching. Itulah yang ditakuti Jokowi," kata Tifa.
Pernyataan itu dilontarkan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo kasus yang sebelumnya juga menyeret Roy Suryo dan Rismon Sianipar.
Kasus Ijazah Berlanjut, Tiga Pengkritik Resmi Jadi Tersangka
Penetapan ketiganya sebagai tersangka dilakukan pada 7 November 2025.
Mereka dijerat setelah mengangkat kembali tudingan lama mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi, tudingan yang telah dibantah pemerintah dan dinyatakan tidak berdasar dalam berbagai proses hukum sebelumnya.
Namun Tifa menilai kasus ini bukan semata menyangkut dugaan penyebaran informasi bohong, melainkan terkait kontestasi politik yang melibatkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Tensi Politik Meningkat, Pemerintah Belum Menanggapi
Sampai berita ini diturunkan, pihak Istana belum memberikan tanggapan atas tudingan terbaru Dokter Tifa.
Namun pernyataannya menambah daftar panjang ketegangan politik menjelang setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Para pengamat sebelumnya menilai bahwa langkah-langkah hukum terhadap para pengkritik Jokowi memang kerap memantik perdebatan mengenai kebebasan berekspresi, sementara Tifa kini justru membawa isu tersebut ke ranah yang lebih politis.*
(km/ um)
JAKARTA Pemerintah resmi memulai masa transisi kebijakan ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas sumber daya alam strategis melalui P
EKONOMI
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebagai eksportir tunggal komodi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyatakan rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo untuk berkeliling Indonesia mulai Juni 2026
POLITIK
JAKARTA Ulama kharismatik Indonesia, Said Aqil Siroj, mengingatkan pentingnya menjaga diri dari dorongan hawa nafsu yang dinilai menjadi
AGAMA
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa peserta Program Magang Nasional atau MagangHub dapat memperoleh sertifikasi k
NASIONAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membantu proses pemulangan jenazah seorang warga Kabupaten Pidie yang meninggal dunia di Mal
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah lolos verifikasi secara nasional
NASIONAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditujukan
NASIONAL
SURABAYA Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah Kota Surabaya untuk
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendukung lang
EKONOMI