Namun Tifa menilai kasus ini bukan semata menyangkut dugaan penyebaran informasi bohong, melainkan terkait kontestasi politik yang melibatkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Tensi Politik Meningkat, Pemerintah Belum Menanggapi
Sampai berita ini diturunkan, pihak Istana belum memberikan tanggapan atas tudingan terbaru Dokter Tifa.
Namun pernyataannya menambah daftar panjang ketegangan politik menjelang setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Para pengamat sebelumnya menilai bahwa langkah-langkah hukum terhadap para pengkritik Jokowi memang kerap memantik perdebatan mengenai kebebasan berekspresi, sementara Tifa kini justru membawa isu tersebut ke ranah yang lebih politis.*
(km/ um)
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Tanjungbalai menggelar kegiat
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengapresiasi terbentuknya Ikatan Pejuang Honor R4 (IPHR) sebagai organisasi yang diha
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang resmi membuka Pameran Pembangunan dalam rangka Hari Ja
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal menghadiri nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya menghormati putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan kedua yang diaju
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, menegaskan komitmennya menjadikan Desa Gambus Laut dan Desa Lubuk Cuik sebagai se
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memimpin upacara pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Tahun Angga
NASIONAL
MEDAN Ribuan warga memadati Urban Community Park Kebun Bunga, Jalan Candi Borobudur, Medan Petisah, Senin dini hari, 20 Juli 2026, untuk
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan dukungannya terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan melak
NASIONAL
