JAKARTA – Komisi III DPR resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
Wakil Ketua Komisi III DPR M. Rano Alfath menegaskan, langkah ini bertujuan memperbaiki sistem hukum yang masih menghadapi persoalan struktural dan kultural meski sudah 27 tahun sejak Reformasi 1998.
"Supremasi hukum belum kokoh, lembaga penegak hukum masih belum independen, dan praktik penyalahgunaan wewenang masih terjadi. Ini menunjukkan masalah ada di hulunya," kata Rano, Selasa (18/11/2025).Baca Juga:
Rano menekankan, reformasi tidak bisa dilakukan secara sektoral.
Perbaikan satu lembaga hukum selalu terkait lembaga lainnya.
"Kita tidak bisa bicara reformasi Polri tanpa menyinggung Kejaksaan, dan tidak mungkin memperbaiki Kejaksaan tanpa memperkuat integritas peradilan. Sistem peradilan pidana terpadu harus menjadi kerangka berpikir, bukan sekadar slogan," ujarnya.
Sejumlah masalah yang menjadi sorotan antara lain laporan kriminalisasi dan kekerasan aparat, lemahnya mekanisme pengawasan, serta pelanggaran etik di internal lembaga.
Di Kejaksaan, integritas aparat menjadi sorotan, sementara di pengadilan, kasus putusan kontroversial dan pelanggaran etik hakim menunjukkan adanya masalah sistemik.
Rano menambahkan, disahkannya KUHAP baru merupakan langkah penting. Panja akan bekerja berbasis data, melibatkan lembaga pengawas, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas korban.
"Reformasi penegakan hukum harus operasional, tidak berhenti pada wacana atau dijadikan komoditas politik," tegasnya.
Panja ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan profesionalisme, tata kelola SDM, dan pengawasan berkelanjutan di seluruh ekosistem hukum Indonesia.*
(d/dh)
ACEH BESAR Komunitas Merah Mata Fishing (MMF) mengibarkan Bendera Merah Putih dari atas tebing Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupate
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal memperketat aturan ekspor perhiasan. Pemerintah berencana mengenakan pajak ekspor terh
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mengembangkan penyidikan dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari (TPL). Penyidik mem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo kembali mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke7
NASIONAL
GUNUNGSITOLI Kota Gunungsitoli berhasil mencapai target Universal Health Coverage (UHC) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menenga
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong transformasi 21 Puskesmas Rawat Inap yang tersebar di 17 kabupaten. P
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan masyarakat yang memiliki KTP Sumatera Utara mendapat perlindungan pe
KESEHATAN
SUBULUSSALAM Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Provinsi (Pempr
PEMERINTAHAN
SUBULUSSALAM Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Kota Subulussal
PEMERINTAHAN
MEDAN Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai digaungkan Pemerintah Kecamatan Medan Amplas.
NASIONAL
