Gerindra Dukung Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD: Efisien dan Kurangi Biaya Kampanye

JAKARTA – Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap usulan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD, menilai mekanisme ini lebih efisien dan dapat mengurangi beban biaya kampanye yang tinggi bagi calon kepala daerah.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah untuk berkampanye.

Menurutnya, angka yang "prohibitif" kerap menjadi hambatan bagi figur-figur kompeten yang ingin mengabdi kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Pengibaran Bendera GAM di Aceh, Hasto: Bendera Negara Hanya Merah Putih, Jangan Ada Agenda Politik

"Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang harus kita evaluasi, agar orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi masyarakat bisa maju tanpa dihalangi biaya kampanye," kata Sugiono, Senin (29/12/2025).

Sugiono menegaskan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu.

Bahkan, mekanisme ini dinilai memungkinkan pengawasan yang lebih ketat oleh masyarakat.

"Dari sisi efisiensi, baik proses, mekanisme, maupun anggarannya, kami mendukung rencana pilkada lewat DPRD. Akuntabilitasnya cenderung lebih ketat. Partai politik yang ingin bertahan di daerah harus mengikuti kehendak konstituen," ujarnya.

Selain efisiensi dan akuntabilitas, Sugiono menilai pilkada melalui DPRD dapat mengurangi polarisasi di masyarakat yang kerap muncul dalam pilkada langsung.

Namun, ia menekankan bahwa rencana tersebut harus dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak berkembang menjadi proses yang tertutup.

"Gerindra mendukung upaya atau rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur," pungkas Sugiono.*

(d/ad)

Pengibaran Bendera GAM di Aceh, Hasto: Bendera Negara Hanya Merah Putih, Jangan Ada Agenda Politik

Menjelang Tahun Baru, Rupiah Menguat Tipis ke Rp16.740 per Dolar AS

Penghentian Kasus Tambang Rp 2,7 Triliun di Konawe Utara Jadi Sorotan, KPK: Tidak Ada Tekanan Politik

Usulan Mengatasi Biaya Politik Mahal Selain Pilkada Dipilih DPRD

Dolfie OFP Nahkodai PDIP Jateng, Megawati Tegaskan Tak Ada “Karpet Merah” bagi Kader

Baru Jabat Plt Ketua Golkar Sumut, Ahmad Doli Turun Langsung Serap Aspirasi Korban Banjir dan Longsor