JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons beredarnya sejumlah video pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di media sosial.
Video tersebut dinarasikan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap penanganan bencana di Aceh.
Hasto menegaskan, dalam konteks kenegaraan, hanya ada satu bendera yang diakui di Republik Indonesia.Baca Juga:
"Bendera di Republik Indonesia itu hanya satu, yaitu Merah Putih," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2025).
Meski demikian, Hasto meminta peristiwa tersebut tidak ditarik ke ranah politik kekuasaan.
Ia menilai, pengibaran bendera itu lebih tepat dimaknai sebagai ekspresi harapan masyarakat agar penanganan bencana dilakukan secara cepat dan menyeluruh.
"Dalam situasi yang terjadi saat ini di Aceh, kita harus melihat adanya harapan kepada seluruh bangsa Indonesia, termasuk pemerintah, terkait dengan penanganan bencana yang cepat," ujarnya.
Menurut Hasto, bencana yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan gotong royong nasional.
Ia menekankan pentingnya fokus pada aspek kemanusiaan, bukan kepentingan politik.
"Bencana ini menyatukan kita secara kemanusiaan, menggelorakan gotong royong untuk membantu sesama," kata dia.
Hasto juga menyoroti perlunya kesigapan pemerintah dalam melakukan rehabilitasi fasilitas sosial dan perumahan warga yang terdampak bencana.
Ia menyebut partai politik semestinya mengambil peran dalam upaya pemulihan tanpa membawa agenda politik.
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
