Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Politikus Gerindra Fadli Zon menegaskan isu yang berkembang mengenai Presiden Prabowo Subianto ingin menghidupkan militerisme tidaklah benar.
Menurut Fadli Zon, Prabowo menerapkan prinsip kepemimpinan yang kuat namun tetap berlandaskan demokrasi.
"Pak Prabowo memilih jalan demokrasi, masuk partai politik, membangun partai politik, ikut kontestasi politik, kalah dan menang. Semua dilakukan berpuluh tahun dengan cara yang beradab," kata Fadli Zon kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).Baca Juga:
Menteri Kebudayaan itu menyebut, Prabowo selalu memprioritaskan kesejahteraan rakyat.
"Saya mengenal beliau lebih dari 30 tahun. Yang dipikirkannya hanya kesejahteraan dan kebaikan bagi rakyat, dan harus cepat terealisasi. Kadang harus memotong jalan panjang birokrasi," ujarnya.
Fadli Zon menekankan, kepemimpinan kuat bukan berarti militerisme apalagi diktator.
"Beruntung kita punya kepemimpinan yang kuat di saat dunia sedang bergejolak. Strong leadership bukan berarti militerisme, apalagi dictatorship," tegasnya.
Isu militerisme ini sebelumnya disinggung Prabowo dalam acara Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor, GBK, Senayan, Jakarta, Senin (5/1).
Prabowo menyebut ada pihak yang menuduh dirinya ingin menghidupkan militerisme.
Ia menegaskan bersyukur atas kritik yang masuk dan bahkan memanggil ahli hukum untuk meninjau batas kepemimpinan yang otoriter.
Prabowo mengatakan, kritik terhadap gaya kepemimpinannya merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. "Baru saya koreksi, apa benar? Oke baru kita lihat, panggil ahli hukum… Mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter," ujar Prabowo.*
(d/dh)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL