Kasus 2 Ton Sabu: Jaksa Tegaskan Fandi ABK Medan Layak Dijatuhi Hukuman Mati
BATAM Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap pada tuntutan pidana mati terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadhan, dalam kasus p
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Ketua DPC Gerindra Medan, Ihwan Ritonga, menyatakan partainya menyambut baik wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurut Ihwan, model ini dinilai efektif menekan biaya politik yang sangat tinggi sekaligus meredam potensi keterbelahan masyarakat akibat perbedaan pilihan.
"Kalau biaya bisa ditekan, kemudian DPRD yang dipilih rakyat dapat memilih kepala daerahnya, sistem komando lebih baik untuk pembangunan daerah. Kepala daerah tidak pusing memikirkan pengembalian biaya saat proses pemilihan berlangsung," kata Ihwan kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).Baca Juga:
Ihwan menjelaskan, pemilihan kepala daerah secara langsung di Kota Medan memerlukan biaya politik yang luar biasa, berkisar antara Rp 70 miliar hingga Rp 200 miliar.
Biaya besar ini, kata Ihwan, kerap mendorong calon kepala daerah mencari cara untuk mengembalikan modal politik, yang berpotensi memengaruhi kebijakan publik.
Selain itu, biaya penyelenggaraan Pilkada yang menggunakan anggaran daerah cukup besar.
Untuk Pilkada di Sumatera Utara, pemerintah daerah menyiapkan sekitar Rp 700 miliar, belum termasuk dana tambahan untuk pemilihan wali kota dan bupati. Dana ini, menurut Ihwan, sebenarnya bisa dialokasikan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Ihwan juga menyoroti dampak sosial dari Pilkada langsung, yakni keterbelahan masyarakat akibat perbedaan pilihan politik.
"Tidak jarang perbedaan pandangan ini memunculkan permusuhan antar-kelompok," ujarnya.
Meski pemilihan langsung dinilai sebagian pihak sebagai bentuk demokrasi yang matang, Ihwan menegaskan pandangan ini bersifat relatif.
Ia yakin, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menekan biaya, memperlancar pembangunan, dan mengurangi potensi konflik di masyarakat.*
(tm/dh)
BATAM Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap pada tuntutan pidana mati terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadhan, dalam kasus p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh kepala daerah memanfaatkan program Tiga Juta Rumah sebagai upaya
NASIONAL
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertanyakan dasar hukum para terdakwa menjual 8.077 hektar tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) PTPN1
AMMAN Presiden Prabowo Subianto menerima apresiasi dari Raja Abdullah II atas komitmen Indonesia dalam memperjuangkan solusi dua negara
INTERNASIONAL
AMMAN Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam mendorong perdamaian berkelanjutan di Timu
INTERNASIONAL
MEDAN Anggota Komisi IV DPRD Medan, Zulham Efendi, mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Medan yang menurunkan tarif retribusi parkir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, memuji keseriusan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam
NASIONAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihim
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pembangunan jembatan di sejumlah wilayah terdampak banjir guna memulihkan konektivi
NASIONAL
MEDAN Para tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Porsea, Kabupaten Toba, Sumut, kini resah akibat belum dicairkannya uang jasa pelayanan (Jas
KESEHATAN