PDI Perjuangan Tegaskan Posisi Sebagai Partai Penyeimbang Pemerintahan Prabowo, Bukan Oposisi

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menegaskan sikapnya untuk tetap menjadi partai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bukan oposisi.

Pernyataan ini disampaikan oleh politikus senior partai tersebut, Seno Bagaskoro, dalam konferensi pers pada acara Rakernas I PDI Perjuangan di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, pada Minggu, 11 Januari 2026.

Menurutnya, keputusan ini bukan keputusan mendadak, melainkan telah disepakati sejak setelah pemilu 2024 dan pelantikan Presiden Prabowo.

Baca Juga:

• Megawati Bandingkan Demokrasi Indonesia dengan “Senam Poco-Poco”, Apa Maknanya?

Seno menjelaskan bahwa keputusan PDI Perjuangan untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo diambil berdasarkan prinsip konstitusional.

Ia menegaskan, dalam sistem demokrasi presidensial Indonesia, tidak ada konsep oposisi atau koalisi sebagaimana yang berlaku dalam sistem parlementer.

"Tidak ada oposisi di dalam sistem presidensial. Yang ada hanya pemerintahan dan yang di luar pemerintahan," ujar Seno.

Namun, Seno menegaskan bahwa meski tidak menjadi bagian dari pemerintahan, PDI Perjuangan tetap akan berperan sebagai partai penyeimbang yang memberikan kritik konstruktif dan dukungan bila diperlukan.

Sebagai partai penyeimbang, PDIP dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam isu-isu tertentu, sekaligus mitra kritis untuk mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Seno menegaskan, sikap penyeimbang bukan berarti PDI Perjuangan selalu berseberangan dengan pemerintah.

Dalam situasi-situasi genting seperti bencana alam, PDI Perjuangan tetap berkomitmen untuk membantu negara dan rakyat.

"Kami mengirimkan dukungan dan bantuan sebanyak mungkin untuk daerah-daerah yang terdampak bencana, seperti Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh," jelasnya.

Namun, Seno juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak ragu untuk mengambil sikap yang berbeda dengan pemerintah, seperti yang terlihat dalam sikap mereka terhadap wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Kami konsisten menolak pilkada melalui DPRD karena itu menjauhkan rakyat dari pemimpinnya. Bagaimana pemimpin bisa merasakan keresahan rakyat jika mereka tidak dipilih oleh rakyat secara langsung?" tegas Seno.

Seno menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus menentang perubahan sistem pilkada yang akan mengubah pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurutnya, dalam sistem demokrasi yang sehat, pemimpin harus dipilih oleh mayoritas rakyat agar mereka bisa merasakan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi rakyat.

"Tidak mungkin seorang pemimpin yang dipilih oleh segelintir orang bisa memahami dan mengatasi masalah rakyat secara efektif. Itulah alasan kami tetap menolak wacana pilkada lewat DPRD," tambah Seno.

Sikap PDIP yang berbeda ini, menurut Seno, mungkin akan membuat partai berjalan sendiri, namun mereka yakin banyak rakyat yang masih menginginkan sistem Pilkada Langsung.

PDI Perjuangan memilih untuk tetap konsisten dengan prinsip demokrasi yang berpihak pada kedaulatan rakyat, meski harus menempuh jalan sunyi.

"Kami akan terus memperjuangkan Pilkada langsung, karena itu adalah pilihan rakyat yang tidak bisa diputarbalikkan," tegas Seno.*

(vo/ad)

Megawati Bandingkan Demokrasi Indonesia dengan “Senam Poco-Poco”, Apa Maknanya?

Disebut 'Anak Abah', Pandji Pragiwaksono Buka Suara soal Anies Baswedan Tak Dibahas di ‘Mens Rea’

Mendagri Salurkan Ratusan Gerobak dan Bantuan Pangan untuk Percepat Pemulihan Aceh Tamiang

Kaesang Incar Jateng Jadi “Kandang Gajah”, Hasto: Pemilu Masih Panjang

Tekankan Kolaborasi 42 OPD untuk Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif, Pj Sekdaprov Sumut Ingatkan: Tangani Masalah, Jangan Salahkan Pejabat Lama

PDIP Tunggu Masukan DPD Sebelum Tentukan Sikap Politik soal Pilkada Lewat DPRD